Damien Kingsbury Klarifikasi soal Andil dalam Gejolak Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Akademisi asal Australia, Damien Kingsbury membantah terlibat atau punya andil dalam gejolak yang berpotensi menggoyang status dan keberadaan Papua di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kingsbury menepis tudingan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) yang menyebut dirinya sebagai tokoh intelektual yang patut diwaspadai di balik gejolak Papua.

"Itu tidak benar. Saya tidak terlibat di Papua," kata Kingsbury kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (16/12).

Dugaan keterlibatan Kingsbury di balik gejolak Papua diungkapkan oleh Ketua PPAD Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri pada Jumat (15/12). Kecurigaan itu muncul karena akademikus itu, kata Kiki, pernah mengklaim mengantongi blue print kebijakan Joko Widodo soal masa depan Papua.

Kiki menyebut blue print masa depan Papua itu dikantongi Kingsbury bahkan sebelum Jokowi dilantik jadi presiden Indonesia.

Lihat juga: Akademisi Australia Diduga Terlibat Gejolak Papua

Kingsbury adalah akademisi yang fokus menekuni bidang politik dan pertahanan di Asia Tenggara. Pria kelahiran 1955 itu juga pernah terjun di bidang jurnalisme dan mengantongi sejumlah penghargaan.

Sejak 1994, Kingsbury membukukan pemikirannya tentang isu HAM, politik, dan pertahanan--yang banyak di antaranya bersinggungan dengan Indonesia. Dia meraih gelar Doctor of Philosophy (Phd) dari Monash University setelah merampungkan disertasi berjudul Cultural and Political Issues in Australian Reporting of Indonesia 1975-1993.

Ketika di Monash itulah, Kingsbury terlibat sebagai konsultan yang punya peran besar membebaskan Timor Timur dari Indonesia. Dia saat itu menjadi penasihat pro-kemerdekaan wilayah yang kini bernama Timor Leste.

Kingsbury mengaku belum terjun ke Papua untuk ikut nimbrung menyelesaikan persoalan sebagaimana dia cawe-cawe di Timor Timur. Kalaupun kesempatan itu ada, dia tak menepis bakal memanfaatkan momen itu untuk mendorong Papua berdiri di atas otonomi yang mandiri.

Menurutnya, pemerintah pusat Indonesia saat ini harus duduk bersama kelompok internasional yang selama ini 'memayungi' Papua guna menegosiasikan sejumlah hal.

"Saya belum pernah bertemu dengan orang Papua selama bertahun-tahun dan ketika saya melakukannya adalah mendorong mereka untuk menerima otonomi. Jika Papua memiliki otonomi asli maka tidak akan ada masalah," kata dia.

"Pemerintah di Jakarta harus melakukan dialog dengan kelompok payung Papua untuk menegosiasikan penghapusan semua kekuatan militer dan para-militer, memberikan otonomi, pembagian pendapatan, perawatan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik bagi orang Papua. Itu adalah awal," ujar Kingsbury.

Lihat juga: Deretan Isu HAM Sepanjang 2017 Versi Catatan Kontras

Kiki Syahnakri sempat berjumpa Kingsbury saat konferensi The International Force for East Timor (Interfet) di Melbourne Australia, pada September 2014.

Pertemuan itu membahas penugasan Interfet di Timor Timur dan Kingsbury menjadi salah satu pembicara bersanding dengan sejumlah pemateri lainnya--termasuk PM Timor Leste Xanana Gusmau.

Pada kesempatan itu Kingsbury mengaku mempunyai cetak biru masa depan Papua yang telah dipersiapkan oleh Joko Widodo selama memimpin Indonesia.

Pernyataan Kingsbury menimbulkan kecurigaan. Kiki lantas berusaha mengklarifikasi dengan meminta Kingsbury menunjukkan blue print yang dia maksud.

"Prof Damien tidak bisa menjawab dengan yakin apa yang kami minta. Dan dia hanya mengatakan, blue print-nya dikatakan berada di kantornya dan tidak dibawa. Ini sungguh aneh dan bisa mengganggu hubungan Indonesia dan Australia,” ujar Kiki di Gedung PPAD, Jumat (15/12).

Menanggapi tudingan tersebut, Demian menegaskan informasi itu keliru dan tak mau mengambil pusing.

"Ada banyak disinformasi tentang saya mengenai masalah ini. Saya tidak khawatir tentang hal itu, tapi itu tidak benar," ujar Kingsbury. (asa)