Kepengurusan Golkar di bawah Airlangga Hartarto Bisa Ramping
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Rabu, 20 Des 2017 14:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diberikan mandat penuh untuk merevitalisasi kepengurusan baru usai musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Perubahan kepengurusan itu merupakan salah satu keputusan dari Munaslub Golkar.
Sekretaris Sidang Munaslub Golkar 2017 Muhammad Sarmuji mengatakan, dengan mandat penuh tersebut, Airlangga berwenang membongkar pasang kepengurusan sesuai dengan kebutuhan.
"Dari segi jumlah bisa ramping, dari segi struktur bisa lebih ramping. Terserah ketua umum," kata Sarmuji di arena Munaslub Golkar, JCC Senayan, Jakarta, Selasa (20/12).
Saat ini, jumlah kepengurusan DPP Partai Golkar mencapai sekitar 300 orang. Hal itu tidak sesuai dengan Pasal 6 AD/ART Partai Golkar yang mengatur jumlah pengurus sebanyak-banyaknya 117 orang.
Sarmuji menjelaskan, perubahan jumlah dan struktur kepengurusan dimungkinkan karena salah satu keputusan munaslub adalah penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar.
Dalam penyempurnaan itu, kata Sarmuji, ketentuan pasal peralihan merujuk struktur kepengurusan. Hal itu mengatur soal perubahan komposisi struktur dan jumlah kepengurusan.
"Kita merujuk pasal tentang struktur, struktur DPP, struktur DPD. Karena rujukan struktur, termasuk komposisi, orangnya bisa berubah," ujarnya.
Dengan hal itu, Airlangga disebutnya memiliki fleksibilitas dalam meracik kepengurusan sesuai tantangan organisasi. Sebab kalau dibatasi ruang gerak Airlangga untuk menentukan kepengurusan maka tidak adil.
"Kalau dibatas-batasi, tentu tidak adil. Kita membebani ketum dengan kerja-kerja, sementara ketum tidak bisa memilih teamwork, struktur, tidak adil rasanya. Makanya kita buka lebih fleksibel buat ketua umum," kata Sarmuji.
Di sisi lain, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengingatkan agar revitalisasi dan restrukturisasi kepengurusan sesuai slogan Golkar bersih, tidak dimaknai dalam arti sempit.
"Bersih-bersih dalam pengertian bahwa seluruh norma, nilai aturan harus dijalankan," ujar Nurdin.
Misalnya, kata Nurdin, orang yang sudah berstatus terdakwa dengan sendirinya harus dinyatakan berhenti sementara dari kepengurusan. Sehingga, revitalisasi dan restrukturisasi kata Nurdin tidak boleh melanggar peraturan, nilai dan norma ketentuan yang berlaku.
"Dan itu dibuktikan dengan taat asas, artinya seluruh peraturan dijalankan dengan konsekuen di semua tingkatan. Jadi bekerja sesuai sistem," katanya.
Sementara itu, terkait kabar yang beredar soal penghapusan jabatan ketua harian, Nurdin menyerahkan sepenuhnya kepada Airlangga.
"Bagi saya jabatan itu amanah, ada dan tidak ada ketua harian tergantung ketua umum," ujar Nurdin.
Namun, restrukturisasi keoengurusan di bawah Airlangga Hartarto itu, kata dia, tidak boleh bertentangan dengan AD/ART partai. Jadi kalau ketua umum melakukan restrukturisasi, misalnya koordinator bidang yang sekarang ada delapan orang, maka mungkin bisa dikembangkan atau dikurangi.
"Tapi nomenklatur dalam AD/ART menurut pandangan saya tidak boleh berubah," ujar Nurdin yang sudah deklarasi maju dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) 2018 itu. (osc/sur)
Sekretaris Sidang Munaslub Golkar 2017 Muhammad Sarmuji mengatakan, dengan mandat penuh tersebut, Airlangga berwenang membongkar pasang kepengurusan sesuai dengan kebutuhan.
"Dari segi jumlah bisa ramping, dari segi struktur bisa lebih ramping. Terserah ketua umum," kata Sarmuji di arena Munaslub Golkar, JCC Senayan, Jakarta, Selasa (20/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Setnov Bangga Airlangga Jadi Ketum Golkar |
Saat ini, jumlah kepengurusan DPP Partai Golkar mencapai sekitar 300 orang. Hal itu tidak sesuai dengan Pasal 6 AD/ART Partai Golkar yang mengatur jumlah pengurus sebanyak-banyaknya 117 orang.
Sarmuji menjelaskan, perubahan jumlah dan struktur kepengurusan dimungkinkan karena salah satu keputusan munaslub adalah penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar.
"Kita merujuk pasal tentang struktur, struktur DPP, struktur DPD. Karena rujukan struktur, termasuk komposisi, orangnya bisa berubah," ujarnya.
Dengan hal itu, Airlangga disebutnya memiliki fleksibilitas dalam meracik kepengurusan sesuai tantangan organisasi. Sebab kalau dibatasi ruang gerak Airlangga untuk menentukan kepengurusan maka tidak adil.
"Kalau dibatas-batasi, tentu tidak adil. Kita membebani ketum dengan kerja-kerja, sementara ketum tidak bisa memilih teamwork, struktur, tidak adil rasanya. Makanya kita buka lebih fleksibel buat ketua umum," kata Sarmuji.
Di sisi lain, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengingatkan agar revitalisasi dan restrukturisasi kepengurusan sesuai slogan Golkar bersih, tidak dimaknai dalam arti sempit.
"Bersih-bersih dalam pengertian bahwa seluruh norma, nilai aturan harus dijalankan," ujar Nurdin.
Misalnya, kata Nurdin, orang yang sudah berstatus terdakwa dengan sendirinya harus dinyatakan berhenti sementara dari kepengurusan. Sehingga, revitalisasi dan restrukturisasi kata Nurdin tidak boleh melanggar peraturan, nilai dan norma ketentuan yang berlaku.
"Dan itu dibuktikan dengan taat asas, artinya seluruh peraturan dijalankan dengan konsekuen di semua tingkatan. Jadi bekerja sesuai sistem," katanya.
Sementara itu, terkait kabar yang beredar soal penghapusan jabatan ketua harian, Nurdin menyerahkan sepenuhnya kepada Airlangga.
"Bagi saya jabatan itu amanah, ada dan tidak ada ketua harian tergantung ketua umum," ujar Nurdin.
Namun, restrukturisasi keoengurusan di bawah Airlangga Hartarto itu, kata dia, tidak boleh bertentangan dengan AD/ART partai. Jadi kalau ketua umum melakukan restrukturisasi, misalnya koordinator bidang yang sekarang ada delapan orang, maka mungkin bisa dikembangkan atau dikurangi.
"Tapi nomenklatur dalam AD/ART menurut pandangan saya tidak boleh berubah," ujar Nurdin yang sudah deklarasi maju dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) 2018 itu. (osc/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK