ICW: PR Airlangga, Tarik Golkar dari Pansus Angket KPK
Dhio Faiz | CNN Indonesia
Kamis, 21 Des 2017 02:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, Ketua Umum Partai Golkar yang baru, Airlangga Hartarto, punya pekerjaan rumah untuk menarik partainya dari Pansus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR.
Peneliti ICW Donal Fariz mengatakan, masyarakat sudah tahu selama ini jika Golkar menjadi aktor utama di balik pembentukan Pansus Hak Angket KPK. Karenanya, sudah menjadi tugas Airlangga untuk mengevaluasi posisi Golkar di Pansus Hak Angket KPK.
"Ini PR baru untuk Airlangga (tarik Golkar dari Pansus Angket KPK). Nama Airlangga tidak pernah dikait-kaitkan dengan kasus korupsi e-KTP selama ini. Dia tidak punya kepentingan di sini," ujarnya, saat ditemui di Jakarta, Rabu (20/12).
Upaya penarikan diri dari Pansus itu akan membantu Golkar membersihkan citra di mata masyarakat. Dengan begitu, kata Donal, slogan baru 'Golkar Bersih' akan bisa teraplikasikan.
Terlepas dari itu, Donal menilai, keberadaan Pansus Hak Angket KPK hanya karena alasan politik. ICW melihat pansus tersebut bukan dibentuk untuk mengevaluasi kerja KPK, tapi guna menyerang lembaga antirasuah itu.
"Tidak ada bukti dan fakta yang disampaikan pansus, yang ada opini untuk mendelegitimasi KPK," ucap Donal.
Selain itu, menurut Donal, Airlangga harus cepat memutuskan siapa pengganti Setnov di kursi Ketua DPR. Menurutnya, Golkar bertanggung jawab untuk menunjuk orang yang mampu membersihkan marwah DPR sebagai perwakilan rakyat.
Kriteria Ketua DPR pengganti Setnov, menurut ICW, haruslah bersih dari segala tindak pidana korupsi, HAM, dan catatan pidana lainnya. Lalu calon tersebut tidak boleh menghalang-halangi proses pemberantasan korupsi.
Terakhir, sosok ini harus memiliki konsep untuk mendorong DPR menjadi lembaga yang bersih dam berintegritas.
"Jangan berharap Golkar akan kembali mendapat citra positif kalau hanya mengganti ketua umum dan struktur," tegas Donal. (osc)
Peneliti ICW Donal Fariz mengatakan, masyarakat sudah tahu selama ini jika Golkar menjadi aktor utama di balik pembentukan Pansus Hak Angket KPK. Karenanya, sudah menjadi tugas Airlangga untuk mengevaluasi posisi Golkar di Pansus Hak Angket KPK.
"Ini PR baru untuk Airlangga (tarik Golkar dari Pansus Angket KPK). Nama Airlangga tidak pernah dikait-kaitkan dengan kasus korupsi e-KTP selama ini. Dia tidak punya kepentingan di sini," ujarnya, saat ditemui di Jakarta, Rabu (20/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terlepas dari itu, Donal menilai, keberadaan Pansus Hak Angket KPK hanya karena alasan politik. ICW melihat pansus tersebut bukan dibentuk untuk mengevaluasi kerja KPK, tapi guna menyerang lembaga antirasuah itu.
Kriteria Ketua DPR pengganti Setnov, menurut ICW, haruslah bersih dari segala tindak pidana korupsi, HAM, dan catatan pidana lainnya. Lalu calon tersebut tidak boleh menghalang-halangi proses pemberantasan korupsi.
Lihat juga:Golkar Evaluasi Sikap soal Pansus Angket KPK |
Terakhir, sosok ini harus memiliki konsep untuk mendorong DPR menjadi lembaga yang bersih dam berintegritas.
"Jangan berharap Golkar akan kembali mendapat citra positif kalau hanya mengganti ketua umum dan struktur," tegas Donal. (osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK