Tanggap Darurat Dicabut, Pengungsi Gunung Agung Tetap Dijamin
Antara | CNN Indonesia
Sabtu, 23 Des 2017 00:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pencabutan status tanggap darurat bencana Gunung Agung, Bali, oleh Presiden Joko Widodo, pada Jumat (22/12), tak membuat kebutuhan pengungsi terabaikan. Kebutuhan pokok sudah disiapkan. Sektor pariwisata pun diharapkan bergeliat kembali.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, pencabutan masa tanggap darurat di kawasan Gunung Agung, Bali, tetap disertai dengan pemenuhan kebutuhan pangan warga sekitar.
"Kita tetap perhatikan bagaimana 70.000 orang yang ada di dekat ini berasnya bisa tetap didapat," kata Luhut, seusai gelaran rapat terbatas Kabinet Kerja sektor pariwisata, di Wisma Diklat Kementerian PUPR Werdhapura, Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (22/12).
Luhut, yang juga Ketua Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018, mengakui, beras bantuan dari Pemerintah Daerah juga diberhentikan.
Namun, Pemerintah akan mencari solusi lain bagi warga sekitar agar tetap mendapatkan bantuan pangan, yaitu melalui Kementerian Sosial.
"Sekarang kita mau coba, bisa tidak Kemensos yang mengeluarkan itu sehingga masa tanggap darurat bisa diambil," ujar Luhut.
Pada kesmepatan yang sama, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan, logistik untuk para pengungsi tetap akan diberikan walaupun masa tanggap daruratnya dicabut.
"Karena memang sesungguhnya istilah tanggap darurat itu tidak menyatakan bahwa Bali dalam keadaan darurat. Jadi sering saya katakan tanggap darurat itu untuk pengungsi, kaitannya dengan logistik, bukan seluruh Bali itu dalam keadaan tanggap darurat," ujarnya.
Untuk memenuhi kebutuhan logistik pengungsi, lanjutnya, Pemprov akan menggunakan cadangan beras miliknya sebanyak 200 ton dan milik Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 100 ton. Jika masih kurang, pihaknya bisa meminta kepada Kementerian Sosial.
"Selama ini kesan [status tanggap darurat]-nya kemana-mana. Seolah-olah seluruh Bali darurat. Akibatnya, negara-negara lain mengeluarkan travel ban, travel warning, travel advisory. Padahal yang tanggap darurat itu terkait urusan pengungsi dan logistik," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyetujui pencabutan status tanggap darurat bencana Gunung Agung, Kabupaten Karangasem. Ia juga menekankan agar aparat tetap menangani pengungsi dengan baik.
"Tetapi pengungsi agar tetap ditangani dengan baik. Demikian juga proses kalau memang Gunung Agung dilihat akan erupsi, step-step manajemen evakuasi, keselamatan tetap yang utama," tuturnya.
Selain itu, Presiden juga meminta agar Menteri Pariwisata dan menteri terkait lainnya untuk mengajak pelaku pariwisata, baik PHRI, Asita, maupun maskapai penerbangan, untuk memberikan informasi dan lebih mempromosikan wisata Indonesia, khususnya Bali.
Ia pun berharap Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata untuk terus memberikan informasi yang lengkap kepada perwakilan negara-negara sahabat tentang kondisi sebenarnya Bali. Tujuannya, pariwisata Pulau Dewata hidup kembali.
"Dengan begitu, target wisatawan yang berkunjung, sesuai dengan yang sudah kita kalkulasi," ucap Kepala Negara.
Senada, Luhut menimpali, pencabutan masa tanggap darurat itu bisa memberikan keuntungan berupa pencabutan larangan berkunjung atau travel warning ke Bali.
"Travel warning itu didapat karena ada tanggap darurat. Jadi, kalau tanggap darurat ini kita cabut, travel warning itu juga saya kira akan dicabut," ucapnya.
Dengan demikian, dia mengharapkan kondisi pariwisata di Bali dapat normal kembali.
Meskipun, Gunung Agung masih berstatus Siaga IV atau Awas. Status Awas tersebut hanya berlaku pada radius 8 hingga 10 km dari Gunung Agung. Di luar area tersebut, semua aktivitas di wilayah Bali masih berjalan normal sehingga aman untuk aktivitas kunjungan wisatawan. (arh)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, pencabutan masa tanggap darurat di kawasan Gunung Agung, Bali, tetap disertai dengan pemenuhan kebutuhan pangan warga sekitar.
"Kita tetap perhatikan bagaimana 70.000 orang yang ada di dekat ini berasnya bisa tetap didapat," kata Luhut, seusai gelaran rapat terbatas Kabinet Kerja sektor pariwisata, di Wisma Diklat Kementerian PUPR Werdhapura, Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (22/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Pemerintah akan mencari solusi lain bagi warga sekitar agar tetap mendapatkan bantuan pangan, yaitu melalui Kementerian Sosial.
"Sekarang kita mau coba, bisa tidak Kemensos yang mengeluarkan itu sehingga masa tanggap darurat bisa diambil," ujar Luhut.
"Karena memang sesungguhnya istilah tanggap darurat itu tidak menyatakan bahwa Bali dalam keadaan darurat. Jadi sering saya katakan tanggap darurat itu untuk pengungsi, kaitannya dengan logistik, bukan seluruh Bali itu dalam keadaan tanggap darurat," ujarnya.
Untuk memenuhi kebutuhan logistik pengungsi, lanjutnya, Pemprov akan menggunakan cadangan beras miliknya sebanyak 200 ton dan milik Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 100 ton. Jika masih kurang, pihaknya bisa meminta kepada Kementerian Sosial.
"Selama ini kesan [status tanggap darurat]-nya kemana-mana. Seolah-olah seluruh Bali darurat. Akibatnya, negara-negara lain mengeluarkan travel ban, travel warning, travel advisory. Padahal yang tanggap darurat itu terkait urusan pengungsi dan logistik," jelasnya.
"Tetapi pengungsi agar tetap ditangani dengan baik. Demikian juga proses kalau memang Gunung Agung dilihat akan erupsi, step-step manajemen evakuasi, keselamatan tetap yang utama," tuturnya.
Selain itu, Presiden juga meminta agar Menteri Pariwisata dan menteri terkait lainnya untuk mengajak pelaku pariwisata, baik PHRI, Asita, maupun maskapai penerbangan, untuk memberikan informasi dan lebih mempromosikan wisata Indonesia, khususnya Bali.
Ia pun berharap Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata untuk terus memberikan informasi yang lengkap kepada perwakilan negara-negara sahabat tentang kondisi sebenarnya Bali. Tujuannya, pariwisata Pulau Dewata hidup kembali.
"Dengan begitu, target wisatawan yang berkunjung, sesuai dengan yang sudah kita kalkulasi," ucap Kepala Negara.
"Travel warning itu didapat karena ada tanggap darurat. Jadi, kalau tanggap darurat ini kita cabut, travel warning itu juga saya kira akan dicabut," ucapnya.
Dengan demikian, dia mengharapkan kondisi pariwisata di Bali dapat normal kembali.
Meskipun, Gunung Agung masih berstatus Siaga IV atau Awas. Status Awas tersebut hanya berlaku pada radius 8 hingga 10 km dari Gunung Agung. Di luar area tersebut, semua aktivitas di wilayah Bali masih berjalan normal sehingga aman untuk aktivitas kunjungan wisatawan. (arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK