PAN Dukung Jatah Kursi Ketua DPR untuk PDIP

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan mendukung revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) untuk menambah jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR bagi parpol pemenang pemilu.

Zulkifli mensyaratkan penambahan kursi tersebut dilakukan secara proporsional dan partai pemenang pemilu semestinya mendapat kursi Ketua DPR dan MPR.

"Revisi UU MD3 saya setuju. Proporsional saja," ujar Zulkifli di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Jumat (29/12).

Lihat juga: Revisi UU MD3, Gerindra Ingin Tambahan Dua Kursi Pimpinan DPR

Zulkifli yang juga Ketua MPR ini menuturkan, tambahan kursi pimpinan DPR dan MPR yang proporsional maksimal berjumlah dua kursi.

Saat ini, pimpinan DPR dan MPR berjumlah lima orang. Penambahan dua kursi disebut ideal untuk mencegah terjadinya deadlock dalam pengambilan keputusan.

Salah satu kursi nantinya wajib diberikan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selaku pemenang pemilu.

Lihat juga: Berbagi Jatah Pimpinan DPR di Sisa Era Jokowi

Zukifli melanjutkan, revisi UU MD3 juga harus menegaskan parpol pemenang pemilu sebagai Ketua DPR dan MPR.

Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan polemik kepemimpinan di parlemen ke depan.

"Jadi kalau mau direvisi sekaligus untuk yang akan datang biar tidak berantem lagi. Yang menang jadi ketua, berikutnya proporsional," ujarnya.

Badan Legislasi (Baleg) DPR sebelumnya telah sepakat merevisi UU MD3 untuk menambah jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR.

Poin yang akan direvisi yakni menambah jumlah pimpinan DPR dan MPR demi mengakomodasi partai yang memiliki kursi terbanyak di parlemen.

Lihat juga: PDIP Klaim Tak Pernah Memaksakan Revisi UU MD3

Berdasarkan Pasal 84 UU MD3, pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.

Kursi pimpinan DPR periode saat ini diisi fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sementara PDIP sebagai pemenang pemilu tidak mendapatkan kursi di pimpinan DPR. (wis)