Tambah Kursi Pimpinan DPR Bagi PDIP, UU MD3 Akan Direvisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menyatakan, seluruh fraksi sepakat merevisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Revisi dilakukan untuk menambah jumlah kursi pimpinan DPR bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Yang sudah fraksi-fraksi setuju adalah tambahan satu kursi pimpinan DPR untuk PDIP saja," ujar Arsul dalam pesan singkat, Rabu (27/12).

Lihat juga: Bawaslu Awasi Ketat Para Jenderal yang Bertarung di Pilkada

Arsul menyampaikan, revisi UU MD3 sedianya akan mulai dilakukan pada masa sidang I DPR pada bulan Januari 2018. Informasi itu sudah disampaikan oleh Badan Legislasi DPR kapada seluruh kelompok Fraksi.

"Di Baleg memang sudah diinformasikan bahwa revisi UU MD3 akan mulai dibahas pada masa sidang yang akan datang," ujarnya.

Di sisi lain, ia mengklaim, Partai Kebangkitan Bangsa juga mengajukan penambahan kursi agar dapat duduk pimpinan DPR. Meski belum diputuskan di Baleg, Arsul menyebut pengajuan itu sudah mendapat penolakan dari mayoritas fraksi.

"Yang minta diberi jatah, yakni PKB. Itu belum bulat bahkan kecenderungannya mayoritas fraksi menolak," ujar Arsul.

Wacana penambahan kursi pimpinan DPR melalui revisi UU MD3 diajukan PDI Perjuangan sebagai partai pemilik kursi terbanyak di parlemen.

Lihat juga: Fadli: Airlangga Rangkap Jabatan, Jokowi Telan Ludah Sendiri

Kursi pimpinan DPR periode saat ini diisi fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. 

Sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (2) UU MD3, pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap. 

Pada tahun 2014 lalu, paket yang diajukan Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai Capres dan Cawapres berhasil menang di parlemen. Sementara Koalisi Indonesia Hebat sebagai pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla memilih walk out dalam sidang parlemen usai menyampaikan pertimbangan. (sur)