Pidato SBY Cerminan Kecemasan Partai Non-Pemerintah
Dhio Faiz Syarahil | CNN Indonesia
Sabtu, 06 Jan 2018 14:09 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, Jumat (5/1), dinilai sebagai bentuk kecemasan Demokrat.
Sebab, partai itu sedang berada di luar pemerintahan dan tak bisa menggunakan sumber daya negara dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
"Jadi kayak bentuk kecemasan. Selama ini, (sejak) tahun 1999 sampai sekarang, pejabat dan birokrat ikuit bermain (dalam Pemilu)," kata Kurkridho Ambardi, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (5/1).
Baginya, SBY sedang mengingatkan semua pihak untuk mewujudkan kontestasi yang jujur dan adil. Strategi semacam ini sudah tepat dan tidak melanggar etika politik, terlebih, bagi partai yang sedang tidak berkuasa atau tak bisa menggunakan aparat negara.
Keuntungannya, posisi elektoral Partai Demokrat bisa dijaga karena netralitas dalam pilkada dan pemilu bisa berdampak baik bagi Partai Demokrat jika tak diintervensi penguasa, sekaligus menyamakan peluang kemenangan dengan partai penguasa.
"Ini tepat untuk menaikkan peluang elektoral partai. Mereka berusaha menyamakan kesempatan dengan partai incumbent," imbuhnya.
Meski begitu, hal ini tidak bisa menjadi jaminan Partai Demokrat dapat memenangkan pertarungan di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Masih banyak faktor yang harus disertakan dalam pemenangan kandidat di Pemilu dan Pilkada.
"Menjaga kesempatan agar tidak melenceng. Bukan satu-satunya faktor yang akan memenangkan Demokrat," ucapnya.
SBY menyampaikan lima poin terkait Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dalam pidato politik awal tahun tersebut. Ia menyinggung soal etika politik, integritas penyelenggara Pemilu, netralitas Negara, netralitas media massa, dan rasa terima kasih pada rakyat atas partisipasi politik selama ini.
Sebelumnya pada Rabu (3/1) malam lalu, SBY memimpin rapat darurat partai di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat. Usai rapat, Sekretaris Jenderal Demokrat, Hinca Pandjaitan mengungkapkan hasil dari pertemuan tersebut.
Hal yang utama adalah mengungkap peristiwa ketidakadilan yang terjadi di tiga wilayah pemilihan kepala daerah, baik pada 2017 maupun 2018.
Keesokan harinya, SBY menggelar rapat bersama seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat di kediamannya yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. (arh)
Sebab, partai itu sedang berada di luar pemerintahan dan tak bisa menggunakan sumber daya negara dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
"Jadi kayak bentuk kecemasan. Selama ini, (sejak) tahun 1999 sampai sekarang, pejabat dan birokrat ikuit bermain (dalam Pemilu)," kata Kurkridho Ambardi, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (5/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keuntungannya, posisi elektoral Partai Demokrat bisa dijaga karena netralitas dalam pilkada dan pemilu bisa berdampak baik bagi Partai Demokrat jika tak diintervensi penguasa, sekaligus menyamakan peluang kemenangan dengan partai penguasa.
"Menjaga kesempatan agar tidak melenceng. Bukan satu-satunya faktor yang akan memenangkan Demokrat," ucapnya.
SBY menyampaikan lima poin terkait Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dalam pidato politik awal tahun tersebut. Ia menyinggung soal etika politik, integritas penyelenggara Pemilu, netralitas Negara, netralitas media massa, dan rasa terima kasih pada rakyat atas partisipasi politik selama ini.
Sebelumnya pada Rabu (3/1) malam lalu, SBY memimpin rapat darurat partai di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat. Usai rapat, Sekretaris Jenderal Demokrat, Hinca Pandjaitan mengungkapkan hasil dari pertemuan tersebut.
Keesokan harinya, SBY menggelar rapat bersama seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat di kediamannya yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. (arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK