Gerindra Lapor LHKPN Calon Kepala Daerah ke KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, dirinya diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk mendampingi calon kepala daerah yang diusung partainya menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi saya dikirim pak Prabowo ke sini, cek semua LHKPN kawan-kawan (calon kepala daerah) yang dari Gerindra," kata Habiburokhman di gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/1).

Untuk hari ini, kata Habiburokhman, dirinya melaporkan LHKPN milik bakal calon gubernur Jawa Barat Mayor Jenderal (Purn) Sudrajat, serta Milton Crosby dan Boyman Harun yang maju dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat 2018. 

Lihat juga: KPK Minta Calon Kepala Daerah Segera Lapor Harta

"Yang hari ini Pak Drajat (Sudrajat), Pak Boyman, Pak Milton," ujarnya.

Sudrajat diketahui terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 2002 silam ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Ketika itu harta pensiunan jenderal bintang dua itu sebesar Rp3,4 miliar dan US$295 ribu.

Sementara Milton yang saat ini menjabat Bupati Sintang, terakhir tercatat menyerahkan LHKPN pada 2010 lalu. Harta kekayaannya tercatat sekitar Rp1 miliar. Lalu Boyman terakhir melaporkan LHKPN pada 2015, ketika maju sebagai calon Bupati Ketapang dengan total harta yang tercatat Rp3,4 miliar.

Lihat juga: Hasrat Politik Para Jenderal di Pilkada 2018

Habiburokhman melanjutkan, mantan Pangkostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi juga sudah melaporkan LHKPN. Edy merupakan jenderal yang diusung Gerindra untuk menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara 2018-2023.

"Pak Edy sudah aman dari dua minggu lalu. Ini finalisasi saja, yang tertinggal saja," tutur dia.

Dari penelusuran di acch.kpk.go.id, Edy terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 2012 lalu saat menjabat sebagai Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap Kodam XVII/Cendrawasih. Harta jenderal bintang tiga itu tercatat sejumlah Rp4,8 miliar.

Edy tak melaporkan harta kekayaannya ketika menjabat Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Pangkostrad, hingga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Lihat juga: Perang Jenderal di Pilgub Jabar, Amankan Suara Pilpres 2019

Adapun KPK membuka 20 posko LHKPN yang keseluruhannya berada di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Posko tersebut disediakan untuk calon kepala daerah yang ikut Pilkada serentak 2018 melaporkan harta kekayaannya.

KPK meminta calon kepala daerah yang ikut Pilkada serentak 2018 segera melaporkan LHKPN. Sampai dengan kemarin, baru sekitar 360 calon kepala daerah yang ikut dalam gelaran pesta demokrasi di 171 wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang melaporkan harta kekayaan. (osc/djm)