Cagub PKS-Gerindra Tak Pakai Strategi Pilgub DKI di Jabar

CNN Indonesia, CNN Indonesia | Kamis, 11/01/2018 14:42 WIB
Cagub PKS-Gerindra Tak Pakai Strategi Pilgub DKI di Jabar Bakal cagub Sudrajat yang berpasangan dengan AHmad Syaikhu mengaku, koalisinya tak akan memakai strategi politik di Pilgub DKI untuk Pilgub Jabar 2018. Kontur politik DKI dan Jabar tentu berbeda. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi).
Jakarta, CNN Indonesia -- Bakal calon gubernur Jawa Barat Sudrajat mengaku, siasat politik yang memenangkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 tak akan digunakan koalisi partai maupun para pendukugnya untuk Pilgub Jabar 2018.

Menurutnya, kontur dan kondisi politik di DKI berbeda dengan Jabar. Karenanya, dia mengaku, strategi yang memenangkan Anies-Sandi di DKI tak akan dipakai di Jabar.

"DKI dan Jabar jelas berbeda kondisi konturnya, beda kondisi politiknya, semua berbeda. Tentu (strategi) tidak akan sama dan Pilkada Jawa Barat 2018 tentu akan jadi pesta demokrasi sehingga semua menjadi asyik," ucap Sudrajat di Kantor KPUD Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Rabu (10/1).


Sudrajat berpasangan dengan Ahmad Syaiku untuk bertarung di Pilgub Jabar. Keduanya diusung PKS, Gerindra, dan PAN -- tiga partai yang bahu-membahu membantu Anies dan Sandi menaklukkan Pilgub DKI lewat dua putaran melawan pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

Sudrajat dan Syaikhu yang mengakronimkan dirinya sebagai 'Asyik' itu sudah resmi mendaftar ke KPUD Jabar. Semua berkas pendaftaran pencalonan untuk Pilgub Jabar dinyatakan sudah lengkap, meski masih menunggu verifikasi yang akan dilakukan KPUD.

"(Pendaftaran merupakan) awal dari permulaan keikutsertaan Pilkada. Insya Allah semua berjalan dengan lancar," kata Sudrajat.

Dalam kesempatan itu, Sudrajat mengaku, dirinya dan Syaikhu sudah melampirkan keterangan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Laporan kekayaannya ke KPK, tanda terima KPK-nya sudah dimasukkan ke persyaratan calon ke KPU," katanya.

Syarat LHKPN bagi para kandidat itu tertuang dalam peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 Pasal 4 ayat 1 poin. Peraturan ini mensyaratkan calon kepala daerah harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

Adapun Sudrajat enggan membeberkan visi-misinya sebagai calon. Dia mengatakan, untuk saat ini belum waktunya bagi 'Asyik' memaparkan visi dan misi pencalonan.

"Saya kira masih terlalu pagi menyampaikan visi dan misi, ada waktunya kita mengeksplor," tegasnya.

Seperti diketahui, guna bertarung di Pilgub jabar 2018, pasangan 'Asyik' diusung PKS, Gerindra, dan PAN. Selain ketiganya, 'Asyik' juga mendapat sokongan dari PBB dan PPP versi Djan Faridz.

'Asyik' akan memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jabar 2018-2023 bersama tiga pasangan lain, yakni Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, dan TB Hasanuddin-Anton Charliyan.

Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi diusung Golkar dan Demokrat. Ridwan Kamil-Uu didukung PPP, PKB, Hanura, dan NasDem. Sedangkan TB Hasanuddin-Anton dicalonkan PDIP, satu-satunya partai di Jabar yang bisa mengusung calon tanpa berkoalisi karena punya 20 kursi DPRD Jabar. (hyg/djm)