DPR, Polri, KPK, KPU dan Bawalsu Rapat soal Pilkada Serentak

Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Kamis, 11 Jan 2018 16:03 WIB
Fadli Zon mengimbau, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri netral dengan tidak mendukung salah satu calon kepala daerah dalam Pilkada tahun 2018.
Pelaksana Tugas Ketua DPR Fadli Zon mengimbau, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri netral dengan tidak mendukung salah satu calon kepala daerah dalam Pilkada tahun 2018. (CNN Indonesia/Joko Panji Sasongko)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan seluruh jajaran aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, pemerintah, serta komisi terkait untuk mempersiapkan pelaksananaan pilkada serentak di 171 wilayah tahun 2018.

Berdasarkan keterangan resmi, rapat akan dipimpin Pelaksana Tugas Ketua DPR Fadli Zon yang menjabat sebagai Ketua Bidang Korpolkam DPR. Rapat direncanakan pukul 14.00 WIB digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta.

Berdasarkan pantaun CNNIndonesia.com, beberapa pihak yang diundang sudah terlihat hadir, di antaranya Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi II Zainudin Amali, Jampidum Kejagung Noor Rachmad, Ketua KPK Agus Rahadjo, dan Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak hanya itu, sejumlah pimpinan fraksi juga terlihat hadir dalam rapat konsultasi ini.

Dalam pembukaanya, Fadli mengatakan, rapat konsultasi dilakukan untuk mengetahui kesiapan dan permasalahan yang dihadapi pihak terkait Pilkada tahun 2018.

"DPR memang perlu rapat untuk mengetahui persiapan dan permasalahan. Sehingga kita siap," ujar Fadli.

Fadli juga mengimbau, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri bersikap netral dengan tidak mendukung salah satu calon kepala daerah dalam Pilkada tahun 2018. Imbauan itu sebagaimana diatur dalam UU Pilkada.

Lebih dari itu, ia berkata, DPR meminta ada penguatan kordinasi antar pihak agar penegakan hukum terpadu menjadi efektif. Tak hanya itu, kordinasi diperlukan untuk memastikan sengketa pilkada tepat waktu.

"Perlu penguatan mencegah money politic, SARA, kampanye hitam, dan mengindikasi daerah konflik," ujarnya.

(djm)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER