Kubu Oso: Plt Ketum Hanura Daryatmo Ilegal
Dhio Faiz & Feri Agus | CNN Indonesia
Senin, 15 Jan 2018 12:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Benny Ramdhani menyebut rapat yang digelar sejumlah pengurus pusat dan daerah yang dipimpin Sekretaris Jenderal Hanura Sarifuddin Suding liar dan ilegal.
Menurut Benny, keputusan rapat tersebut yang menetapkan Mantan Kepala Staf Umum TNI Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo ditunjuk menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Hanura menggantikan Oso juga tak sah.
"Kegiatannya liar, ilegal, sehingga semua produk yang diputuskan otomatis liar dan ilegal," kata Benny di sela-sela rapat Hanura untuk persiapan Pemilu 2019, di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (15/1).
Anggota DPD itu menyayangkan Daryatmo menerima pengangkatan sebagai Plt Ketum Hanura menggantikan Oso. Sebagai seorang prajurit, kata Benny, pensiun jenderal bintang tiga dari matra udara itu seharusnya bisa memegang kesetiaannya pada kepengurusan yang dipimpin Oso.
"Beliau adalah pensiunan jenderal. Jenderal itu dididik dengan sapta marga, sumpah prajurit, wajib ABRI, bicara tentang kesetiaan, termasuk tentang kesetiaan main dalam institusi organisasi, sehingga sangat disayangkan," tuturnya.
Benny menduga, para ketua dewan perwakilan daerah yang dikumpulkan di Hotel Ambhara, mendapat hasutan dari sejumlah pihak. Menurut Benny, ada motor yang menggerakan pertemuan ilegal tersebut.
"Nanti akan ada arus balik. Ada orang orang tertentu yang menjadi motor dalam pertemuan itu," ujarnya.
Benny melanjutkan, pencopotan Oso sebagai Ketum secara ilegal menunjukkan adanya syahwat politik dari sejumlah elite partai yang ingin menggantikan posisi pucuk pimpinan di partai yang didirikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto.
"Jadi ini adalah syahwat politik dari sekelompok orang yang saya berani mengatakan, mereka berani bermain dulu dalam tanda kutip," kata Benny.
Oso Disebut Copot Enam Ketua DPD
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Wishnu Dewanto menyebut pencopotan Oesman Sapta Odang (OSO) dari kursi ketua umum karena Sapta Odang memecat enam Ketua DPD Hanura tanpa mekanisme jelas.
Namun ia hanya menyebutkan empat daerah yang ia ketahui.
"Ada Sumatera Utara, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Maluku Utara. Sumsel belom," kata Wishnu saat ditemui di Jakarta, Senin (15/1).
Permasalahan utama dari penggantian enam Ketua DPD itu, kata Wishnu, adalah penabrakan mekanisme partai.
Menurutnya, boleh saja sebenarnya mengotak-atik struktur partai jika dilakukan sesuai AD/ART.
Sampai saat ini, Wishnu mengklaim sudah ada 27 DPD dan lebih dari 400 DPC yang mengajukan mosi tidak percaya. Surat pemecatan OSO juga sedang disiapkan.
"Sudah keluar sedang kami proses," ujarnya. (sur)
Menurut Benny, keputusan rapat tersebut yang menetapkan Mantan Kepala Staf Umum TNI Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo ditunjuk menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Hanura menggantikan Oso juga tak sah.
"Kegiatannya liar, ilegal, sehingga semua produk yang diputuskan otomatis liar dan ilegal," kata Benny di sela-sela rapat Hanura untuk persiapan Pemilu 2019, di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (15/1).
Anggota DPD itu menyayangkan Daryatmo menerima pengangkatan sebagai Plt Ketum Hanura menggantikan Oso. Sebagai seorang prajurit, kata Benny, pensiun jenderal bintang tiga dari matra udara itu seharusnya bisa memegang kesetiaannya pada kepengurusan yang dipimpin Oso.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Benny menduga, para ketua dewan perwakilan daerah yang dikumpulkan di Hotel Ambhara, mendapat hasutan dari sejumlah pihak. Menurut Benny, ada motor yang menggerakan pertemuan ilegal tersebut.
Benny melanjutkan, pencopotan Oso sebagai Ketum secara ilegal menunjukkan adanya syahwat politik dari sejumlah elite partai yang ingin menggantikan posisi pucuk pimpinan di partai yang didirikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto.
"Jadi ini adalah syahwat politik dari sekelompok orang yang saya berani mengatakan, mereka berani bermain dulu dalam tanda kutip," kata Benny.
Oso Disebut Copot Enam Ketua DPD
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Wishnu Dewanto menyebut pencopotan Oesman Sapta Odang (OSO) dari kursi ketua umum karena Sapta Odang memecat enam Ketua DPD Hanura tanpa mekanisme jelas.
Namun ia hanya menyebutkan empat daerah yang ia ketahui.
"Ada Sumatera Utara, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Maluku Utara. Sumsel belom," kata Wishnu saat ditemui di Jakarta, Senin (15/1).
Permasalahan utama dari penggantian enam Ketua DPD itu, kata Wishnu, adalah penabrakan mekanisme partai.
Menurutnya, boleh saja sebenarnya mengotak-atik struktur partai jika dilakukan sesuai AD/ART.
Sampai saat ini, Wishnu mengklaim sudah ada 27 DPD dan lebih dari 400 DPC yang mengajukan mosi tidak percaya. Surat pemecatan OSO juga sedang disiapkan.
"Sudah keluar sedang kami proses," ujarnya. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK