KPK Klaim Tak Pernah Minta Setnov Ajukan Justice Collaborator

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak pernah meminta mantan Ketua DPR Setya Novanto mengajukan justice collaborator (JC) dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Permohonan JC telah diajukan Setnov sejak pekan lalu.

"Tidak ada permintaan KPK pada tersangka manapun untuk ajukan JC," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin (15/1).

Febri menyatakan, permohonan JC seorang tersangka, termasuk Setnov, berawal dari pengajuan pihak yang berperkara. Status JC tak begitu saja diberikan oleh KPK.

"Karena JC pun berdasarkan pengajuan dan syarat dikabulkan harus memenuhi kondisi-kondisi tertentu," kata dia.

Lihat juga: Setnov Ajukan Justice Collaborator atas Permintaan Seseorang

Menurut Febri, yang biasanya dilakukan KPK adalah memberikan informasi mengenai hak-hak tersangka, termasuk di antaranya tentang status JC sesuai dengan aturan yang sudah ada.

"Ya atau tidak tergantung tersangka mau mengajukan atau tidak," tuturnya.

Kuasa hukum Setnov, Maqdir Ismail sebelumnya menyebut kliennya diminta oleh seseorang mengajukan diri sebagai JC atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Maqdir merahasiakan nama orang yang dia maksud.

Setnov mengajukan permohonan menjadi JC kasus korupsi e-KTP sejak 10 Januari lalu.

Syarat JC diantaranya, yakni pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan seluas-luasnya dalam proses peradilan.

Lihat juga: KPK: Jika Berbelit, Setnov Tak Jadi 'Justice Collaborator'

(gil)