Pengakuan itu disampaikan Marlis bersama 16 ketua DPD Hanura lainnya saat mengelar jumpa pers di DPP Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (16/1).
"Ya kita rasakan bersama-sama pengurus daerah yang lain selama ini sifatnya seperti itu ya (arogan)," ungkap Marlis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Marlis menceritakan, kebiasaan OSO dalam membuat keputusan partai seringkali tak demokratis tanpa melibatkan para pengurus di daerah.
"Forumnya enggak ada, sehingga tak ada dialog, tak ada ada sesuatu yang bisa kita diskusikan, itu yang kita sama-sama rasakan," ujarnya.
Dia mencontohkan, pada saat OSO menjabat, sudah ada enam ketua DPD yang diberhentikan secara sepihak tanpa sebab yang jelas.
Mereka di antaranya ketua DPD Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Sumatra Selatan.
"Pemberhentian DPD itu kan harus melalui musyawarah daerah dulu dong, bukan sepihak," ujar Marlis.
"Kalau beliau (OSO) kunjungan ke daerah dan tidak meriah sambutannya, beliau akan marah ke ketua DPD dan mengancam akan di plt-kan atau diberhentikan," ungkapnya.
Enak Zaman Wiranto
Marli menilai, para kader dan kondisi internal partai sangat solid selama dipimpin Wiranto.
Wiranto menjabat sebagai ketua umum Hanura selama 10 tahun, terhitung mulai 21 Desember 2006 hingga 21 Desember 2016.
"Ketika dengan Pak Wiranto dulu pilotnya, kami dibawa tenang, kalo pun ada angin kencang, turbulensi tak kuat," ujarnya.
"Tapi ketika hari ini pilotnya ganti oleh OSO, manuver yang terjadi membuat kami penumpang muntah dan kami terus coba bertahan, tapi sekarang tak bisa lagi," ucapnya.
Sehingga ia bersama para DPD dan DPC lainnya berupaya untuk mengadakan musyawarah umum luar biasa (Munaslub) untuk mengganti OSO dari kursi ketua umum.
"Karenanya kami memiliki kesimpulan maka kami harus menyelamatkan ini. Dan kami meminta DPP untuk ganti pilotnya," ujarnya.