“Harus bisa diselesaikan dan harus selesai damai. Kita minta yang ada di DPP gunakan hati nurani untuk menyelesaikan masalah dan konflik yang ada,” ujar Ketua DPD Partai Hanura Jawa Tengah Bambang Raya.
Bambang menambahkan pihaknya tak begitu terpengaruh dengan intrik dan konflik yang terjadi di DPP, terlebih soal ganti-mengganti Ketua Umum Partai Hanura. Meski demikian, bila konfliknya tak kunjung selesai, maka akan dapat berimbas ke kepengurusan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, terkait dengan wacana digelarnya Munaslub Partai Hanura untuk menyelesaikan konflik, Bambang berharap tidak perlu terjadi.
Wakil Sekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana mengungkapkan, salah satu alasan pemecatan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) adalah karena ia kerap menerbitkan Surat Keputusan (SK) ganda dan memungut uang mahar bagi calon kepala daerah.
Lihat juga:Hanura Bakal Gelar Munaslub Usai Pecat Oso |
SK ganda itu muncul akibat perubahan keputusan pengusungan calon kepala daerah dalam waktu singkat.
“Dia sudah buat SK (Surat Keputusan), dibuat dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen). Kemudian esoknya dia cabut lagi SK itu, diambil, dan diminta kepada Sekjen (Partai Hanura Sarifuddin Sudding) untuk menandatangani SK yang berbeda. Ya Sekjen menolak, karena malu dong,” kata Dadang, di Hotel Ambhara, Jakarta, Senin (15/1).