Konflik Hanura, DPD Jateng Minta Elit Pusat Pakai Hati Nurani

Damar SInuko | CNN Indonesia

Selasa, 16 Jan 2018 02:10 WIB

DPD Hanura Jateng khawatir, konflik di tingkat pusat bisa berimbas pada daerah. Mereka meminta elit DPP Hanura menggunakan hati nurani selesaikan konflik. — DPD Hanura Jateng khawatir, konflik di tingkat pusat bisa berimbas pada daerah. Mereka meminta elit DPP Hanura menggunakan hati nurani selesaikan konflik pencopotan Ketum Oesman Sapta Odang. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).

Semarang, CNN Indonesia -- Prahara yang melanda Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura mengundang keprihatinan kader partai di daerah, tak terkecuali DPD Hanura Jawa Tengah. Pimpinan DPD Hanura Jawa Tengah pun meminta agar elit di tingkat pusat lebih menggunakan hati nurani untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

“Harus bisa diselesaikan dan harus selesai damai. Kita minta yang ada di DPP gunakan hati nurani untuk menyelesaikan masalah dan konflik yang ada,” ujar Ketua DPD Partai Hanura Jawa Tengah Bambang Raya.

Bambang menambahkan pihaknya tak begitu terpengaruh dengan intrik dan konflik yang terjadi di DPP, terlebih soal ganti-mengganti Ketua Umum Partai Hanura. Meski demikian, bila konfliknya tak kunjung selesai, maka akan dapat berimbas ke kepengurusan daerah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Tidak ada pengaruhnya sih dengan kita yang di daerah. Hanya saja kalau tak kunjung selesai akan jadi berimbas ke daerah,” tambah Bambang Raya.

Lihat juga:

Wiranto Angkat Bicara Soal 'Prahara' di Hanura

Sementara itu, terkait dengan wacana digelarnya Munaslub Partai Hanura untuk menyelesaikan konflik, Bambang berharap tidak perlu terjadi.

Partai Hanura saat ini tengah dilanda Prahara usai Oesman Sapta Odang dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Oso, panggilan Oesman, dicopot oleh Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifuddin Suding cs.

Wakil Sekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana mengungkapkan, salah satu alasan pemecatan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) adalah karena ia kerap menerbitkan Surat Keputusan (SK) ganda dan memungut uang mahar bagi calon kepala daerah.

Lihat juga:

Hanura Bakal Gelar Munaslub Usai Pecat Oso

SK ganda itu muncul akibat perubahan keputusan pengusungan calon kepala daerah dalam waktu singkat.

“Dia sudah buat SK (Surat Keputusan), dibuat dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen). Kemudian esoknya dia cabut lagi SK itu, diambil, dan diminta kepada Sekjen (Partai Hanura Sarifuddin Sudding) untuk menandatangani SK yang berbeda. Ya Sekjen menolak, karena malu dong,” kata Dadang, di Hotel Ambhara, Jakarta, Senin (15/1).