Soal Rangkap Jabatan, Wiranto Beda Sikap dengan Airlangga
Priska Sari Pratiwi, Christie Stefanie | CNN Indonesia
Rabu, 17 Jan 2018 13:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Wiranto menolak menggantikan posisi Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Wiranto mengaku enggan jika harus melaksanakan tugas rangkap jabatan sebagai ketum sekaligus menteri.
“Enggak (mau). Dari dulu saya katakan tugas rangkap menteri apalagi menkopolhukam jangan terganggu dengan urusan-urusan politik praktis,” ujar Wiranto di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (17/1).
Saat disinggung soal posisi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai ketum Partai Golkar, Wiranto meminta agar tak dibanding-bandingkan.
“Pak Airlangga kan menterinya beda dengan saya. Jangan kemudian membandingkan, cakupannya beda,” katanya.
Oso sebelumnya dipecat karena dinilai kerap menerbitkan SK ganda dan memungut uang mahar bagi calon kepala daerah. Hanura berencana menggelar Munaslub pekan ini untuk mencari pengganti posisi OSO dari ketua umum partai.
Sementara itu ketum Partai Golkar Airlangga dipastikan tetap memegang jabatan Menteri Perindustrian. Dalam perombakan kabinet hari ini, tidak ada nama Airlangga dalam daftar menteri yang diganti.
Beda Airlangga dan Wiranto
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, posisi Airlangga di Kabinet Kerja berbeda dengan beberapa pembantu presiden lainnya dalam hal rangkap jabatan.
JK menegaskan, Airlangga terlebih dahulu dipercaya menjadi menteri di Kabinet Kerja baru merangkap menjadi ketua umum partai Golkar. Sementara beberapa menteri lainnya terlebih dulu menjadi ketua umum sebelum menjadi menteri.
Hal itu disampaikan menyikapi kemungkinan Menko Polhukam kembali menjadi Ketua Umum Hanura, menggantikan OSO akibat kisruh di internal Partai Hanura.
“Kalau Pak Wiranto kami tidak tahu bagaimana kebijakan di Partai Hanura. Kalau Airlangga jelas dia menteri dulu baru ketua umum,” ujar JK di Istana Negara.
Wiranto telah melepas jabatan Ketua Umum Hanura karena dipercaya Jokowi menjadi Menko Polhukam. Pelepasan itu karena Jokowi tidak ingin pembantunya merangkap jabatan politik.
Sikap serupa dilakukan mantan Kepala BIN Sutiyoso. Ia melepas kursi ketua umum PKPI setelah masuk lingkar Istana.
Akan tetapi Jokowi kali ini mengizinkan Airlangga rangkap jabatan sebab kepemimpinannya tinggal setahun lagi. Menurutnya, akan lebih sulit jika mengajarkan orang baru dalam waktu singkat di Kementerian Perindustrian.
Sementara itu, Wiranto kini sudah mengantongi dukungan 16 dewan pimpinan daerah supaya menjadi ketua umum kembali. Hanura pun sedang menyiapkan Munaslub guna mencopot OSO dari jabatannya.
JK tidak berkomentar banyak mengenai hal itu. Menurutnya, setiap partai memiliki kebijakan masing-masing. Jokowi sebagai presiden berwenang menentukan nasib pembantunya di kabinet.
“Itu adalah suatu kebijakan. Kebijakan itu tentu juga tergantung kondisinya,” ucap mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.
(gil)
“Enggak (mau). Dari dulu saya katakan tugas rangkap menteri apalagi menkopolhukam jangan terganggu dengan urusan-urusan politik praktis,” ujar Wiranto di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (17/1).
Saat disinggung soal posisi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai ketum Partai Golkar, Wiranto meminta agar tak dibanding-bandingkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oso sebelumnya dipecat karena dinilai kerap menerbitkan SK ganda dan memungut uang mahar bagi calon kepala daerah. Hanura berencana menggelar Munaslub pekan ini untuk mencari pengganti posisi OSO dari ketua umum partai.
 Airlangga Hartarto. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
Beda Airlangga dan Wiranto
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, posisi Airlangga di Kabinet Kerja berbeda dengan beberapa pembantu presiden lainnya dalam hal rangkap jabatan.
JK menegaskan, Airlangga terlebih dahulu dipercaya menjadi menteri di Kabinet Kerja baru merangkap menjadi ketua umum partai Golkar. Sementara beberapa menteri lainnya terlebih dulu menjadi ketua umum sebelum menjadi menteri.
Hal itu disampaikan menyikapi kemungkinan Menko Polhukam kembali menjadi Ketua Umum Hanura, menggantikan OSO akibat kisruh di internal Partai Hanura.
“Kalau Pak Wiranto kami tidak tahu bagaimana kebijakan di Partai Hanura. Kalau Airlangga jelas dia menteri dulu baru ketua umum,” ujar JK di Istana Negara.
Wiranto telah melepas jabatan Ketua Umum Hanura karena dipercaya Jokowi menjadi Menko Polhukam. Pelepasan itu karena Jokowi tidak ingin pembantunya merangkap jabatan politik.
Sikap serupa dilakukan mantan Kepala BIN Sutiyoso. Ia melepas kursi ketua umum PKPI setelah masuk lingkar Istana.
Akan tetapi Jokowi kali ini mengizinkan Airlangga rangkap jabatan sebab kepemimpinannya tinggal setahun lagi. Menurutnya, akan lebih sulit jika mengajarkan orang baru dalam waktu singkat di Kementerian Perindustrian.
Sementara itu, Wiranto kini sudah mengantongi dukungan 16 dewan pimpinan daerah supaya menjadi ketua umum kembali. Hanura pun sedang menyiapkan Munaslub guna mencopot OSO dari jabatannya.
JK tidak berkomentar banyak mengenai hal itu. Menurutnya, setiap partai memiliki kebijakan masing-masing. Jokowi sebagai presiden berwenang menentukan nasib pembantunya di kabinet.
“Itu adalah suatu kebijakan. Kebijakan itu tentu juga tergantung kondisinya,” ucap mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK