Hanura Kubu Daryatmo Gelar Rapat Bentuk Kepengurusan Baru

Feri Agus Setyawan | CNN Indonesia
Kamis, 18 Jan 2018 21:32 WIB
Partai Hanura kubu 'Ambhara' menggelar rapat formatur untuk membentuk kepengurusan baru usai menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa siang tadi.
Sekjen Hanura Sarifudin Sudding mengatakan partainya bakal membentuk kepengurusan baru. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Hanura kubu 'Ambhara' menggelar rapat formatur untuk membentuk kepengurusan baru usai menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) siang tadi. Rapat formatur tersebut di gelar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (18/1) malam.

Sekretaris Jenderal Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan, rapat formatur dilakukan setelah siang tadi Munaslub mengangkat Daryatmo sebagai Ketua Umum Hanura menggantikan Oesman Sapta Odang (Oso).

"Malam ini baru saya mau mulai rapat, rapat formatur," kata Sudding, di Hotel Sultan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rapat formatur digelar sembari menunggu kepastian kehadiran Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto. Hingga berita ini diturunkan, Wiranto belum memastikan merapat ke Hotel Sultan.

"Kami sampai saat ini belum mendapatkan lagi konfirmasi," tuturnya.


Rapat formatur bakal merumuskan kepengurusan baru di bawah pimpinan Daryatmo. Besok pihaknya bakal menyerahkan susunan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Insya Allah kalau malam ini selesai, besok pagi (serahkan ke Kemenkumham)," tutur Sudding.

Sudding mengaku kecewa Kemenkumham telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk kepengurusan Hanura kubu Oso. Menurut dia, Kemenkumham seharusnya tak mengambil langkah tersebut.

"Saya sendiri tidak tahu kalau ada SK seperti itu, tapi kalau pun itu memang benar, saya kira Kementerian Hukum dan HAM tidak cermat, tidak teliti, dan sangat prematur," tuturnya.


Sudding meminta kementerian yang dipimpin Yasonna H Laoly itu hati-hati dalam mengambil keputusan di tengah gejolak yang terjadi di Hanura. Menurut dia, Kemenkumham harus komprehensif melihat permasalahan yang ada di Hanura saat ini.

"Kami minta Kementerian Hukum dan HAM tidak mengambil keputusan terhadap berbagai macam bentuk surat keputusan yang berkaitan dengan Partai Hanura," ujarnya. (gil)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER