Mendagri Sebut Rangkap Jabatan Menteri Tak Perlu Dipersoalkan
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Minggu, 21 Jan 2018 20:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta masyarakat agar tidak mempersoalkan rangkap jabatan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Idrus Marham.
Airlangga, saat ini merangkap sebagai ketua umum Golkar, sedangkan Idrus menjabat sebagai sekretaris jenderal Partai Golkar.
"Saya kira tidak perlu mempersoalkan posisi sekarang ada rangkap jabatan menteri dan pimpinan partai politik," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/1).
Menurut Tjahjo, langkah Presiden Joko Widodo yang tidak me-reshuffle Airlangga Hartarto telah dipertimbangkan dengan cukup matang.
"Pernyataan presiden cukup arif, mempertimbangkan pemerintahan ini secara politik tinggal satu tahun," katanya.
Jokowi mempertahankan Airlangga karena masa jabatan yang tinggal satu tahun. Kata Jokowi, kalau ditaruh orang baru maka membutuhkan waktu untuk belajar. Lagipula, Airlangga dinilai Jokowi telah menguasai, dan mengerti makro industri di Indonesia.
Tjahjo mengatakan, awal tahun 2019 telah memasuki tahapan kampanye pemilihan presiden 2019 dan memerlukan waktu minimal enam bulan untuk memahami fungsi tugas seorang menteri baru.
"Yang pasti perlu adaptasi, padahal tahun 2018 tahap kerja-kerja optimal anggota kabinet sebagai pembantu presiden dan pembantu presiden harus mengikuti dan memahami ritme kerja presiden dan wapres," kata Tjahjo.
Kecuali, kata Tjahjo, ada menteri atau setingkat menteri yang berhalangan tetap dan mengundurkan diri atau terpaksa presiden menggantinya.
"Itu hak prerogatif presiden," kata Tjahjo.
Langkah Jokowi mempertahankan posisi Airlangga menuai kritik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono berpendapat, upaya mempertahankan Airlangga telah melanggar komitmen Jokowi di awal pemerintahan yang melarang menteri rangkap jabatan sebagai pejabat struktur partai di awal pemerintahan. Arief menilai komitmen Jokowi hanya omong kosong belaka.
(ugo/djm)
Airlangga, saat ini merangkap sebagai ketua umum Golkar, sedangkan Idrus menjabat sebagai sekretaris jenderal Partai Golkar.
"Saya kira tidak perlu mempersoalkan posisi sekarang ada rangkap jabatan menteri dan pimpinan partai politik," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pernyataan presiden cukup arif, mempertimbangkan pemerintahan ini secara politik tinggal satu tahun," katanya.
Tjahjo mengatakan, awal tahun 2019 telah memasuki tahapan kampanye pemilihan presiden 2019 dan memerlukan waktu minimal enam bulan untuk memahami fungsi tugas seorang menteri baru.
"Yang pasti perlu adaptasi, padahal tahun 2018 tahap kerja-kerja optimal anggota kabinet sebagai pembantu presiden dan pembantu presiden harus mengikuti dan memahami ritme kerja presiden dan wapres," kata Tjahjo.
Kecuali, kata Tjahjo, ada menteri atau setingkat menteri yang berhalangan tetap dan mengundurkan diri atau terpaksa presiden menggantinya.
"Itu hak prerogatif presiden," kata Tjahjo.
Langkah Jokowi mempertahankan posisi Airlangga menuai kritik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono berpendapat, upaya mempertahankan Airlangga telah melanggar komitmen Jokowi di awal pemerintahan yang melarang menteri rangkap jabatan sebagai pejabat struktur partai di awal pemerintahan. Arief menilai komitmen Jokowi hanya omong kosong belaka.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK