Bupati Asmat Sebut Relokasi Bukan Solusi untuk Gizi Buruk
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Selasa, 23 Jan 2018 21:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bupati Asmat Elisa Kambu menyatakan, relokasi tidak menjadi opsi menghentikan wabah penyakit campak dan gizi buruk yang menimpa anak-anak di wilayahnya. Hal itu disampaikan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor malam ini.
"Kalau relokasi ke tempat baru tidak mungkin," ujar Elisa di Kompleks Istana Bogor, Selasa (23/1).
Relokasi merupakan opsi yang ditawarkan Jokowi dalam beberapa hari terakhir. Jokowi menyadari relokasi memang bukan opsi yang dapat dilakukan cepat dan dalam waktu dekat.
Tetapi, ia menilai jika masyarakat dipindahkan maka akses mendapatkan bantuan kesehatan serta makanan bergizi akan jauh lebih mudah dibandingkan saat ini.
Elisa menuturkan, relokasi tidak mungin dilakukan sebab banyak adat istiadat, budaya, serta hak ulayat yang ada di sana.
"Memindahkan orang tidak segampang itu. Bagaimana mereka menanam? Kami harap masyarakat ada di kampung atau tidak bermaksud memindahkan mereka ke tempat yang jauh dari wilayah mereka," ucapnya.
Menurutnya, opsi terbaik adalah merevitalisasi pemukiman warga serta perkampungan di distrik terdampak campak serta gizi buruk.
Hal serupa disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe. Menurutnya, meski saat ini akses masuk sulit, masyarakat tidak mungkin dipindahkan ke tempat baru yang memiliki akses lebih baik.
"Tidak bisa relokasi. Paling mungkin di tempat mereka sendiri di satu distrik bangun perumahan, jalan tapi untuk pindah ke tempat lain tidak bisa,”kata Enembe.
Sebelumya Jokowi saat berkunjung ke Palembang. Sumatera Selatan, mengatakan, salah satu solusi menangani campak dan gizi buruk yang akan dilakukan adalah relokasi warga.
Relokasi dilakukan dari wilayah di Asmat yang susah terjangkau, menuju wilayah yang punya akses cukup. Selama ini banyak wilayah di Asmat tak punya akses jalan memadai sehingga biaya transportasi yang sangat mahal.
Jokowi mengaku relokasi tidak mudah karena bukan hanya memindahkan warga, tapi juga mempersiapkan warga dari segala aspek. Persiapan tempat tinggal bagi warga yang direlokasi juga harus dipikirkan.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Asmat dan Pemerintah Provinsi Papua mulai memikirkan hal ini.
“Jangan semuanya lari ke pusat. Yang paling dekat adalah Pemkab Asmat, harus memonitoring,” kata Jokowi. (ref/sur)
"Kalau relokasi ke tempat baru tidak mungkin," ujar Elisa di Kompleks Istana Bogor, Selasa (23/1).
Relokasi merupakan opsi yang ditawarkan Jokowi dalam beberapa hari terakhir. Jokowi menyadari relokasi memang bukan opsi yang dapat dilakukan cepat dan dalam waktu dekat.
Tetapi, ia menilai jika masyarakat dipindahkan maka akses mendapatkan bantuan kesehatan serta makanan bergizi akan jauh lebih mudah dibandingkan saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memindahkan orang tidak segampang itu. Bagaimana mereka menanam? Kami harap masyarakat ada di kampung atau tidak bermaksud memindahkan mereka ke tempat yang jauh dari wilayah mereka," ucapnya.
Hal serupa disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe. Menurutnya, meski saat ini akses masuk sulit, masyarakat tidak mungkin dipindahkan ke tempat baru yang memiliki akses lebih baik.
"Tidak bisa relokasi. Paling mungkin di tempat mereka sendiri di satu distrik bangun perumahan, jalan tapi untuk pindah ke tempat lain tidak bisa,”kata Enembe.
Sebelumya Jokowi saat berkunjung ke Palembang. Sumatera Selatan, mengatakan, salah satu solusi menangani campak dan gizi buruk yang akan dilakukan adalah relokasi warga.
Relokasi dilakukan dari wilayah di Asmat yang susah terjangkau, menuju wilayah yang punya akses cukup. Selama ini banyak wilayah di Asmat tak punya akses jalan memadai sehingga biaya transportasi yang sangat mahal.
Lihat juga:FOTO: Gizi Buruk di Tanah Asmat |
Jokowi mengaku relokasi tidak mudah karena bukan hanya memindahkan warga, tapi juga mempersiapkan warga dari segala aspek. Persiapan tempat tinggal bagi warga yang direlokasi juga harus dipikirkan.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Asmat dan Pemerintah Provinsi Papua mulai memikirkan hal ini.
“Jangan semuanya lari ke pusat. Yang paling dekat adalah Pemkab Asmat, harus memonitoring,” kata Jokowi. (ref/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK