Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta angkat suara soal anggaran pengadaan elevator atau lift pada renovasi rumah dinas gubernur.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan, anggaran renovasi rumah dinas gubernur itu memang diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2018.
Adapun pada item 'pengadaan elevator rumah dinas gubernur' sebesar Rp750,2 juta, kata Saefullah, belum terkonfirmasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketika memasukan item-itemnya apa saja yang mau dikerjakan atau direhab, (anggaran lift) belum terkonfirmasi sama Pak Gubernur, saya, termasuk ke Bu Tuty (Kepala Bappeda)," kata Saefullah di Balai Kota, Rabu (24/1).
Atas hal itu, Saefullah pun 'menyalahkan' Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Benny Chandra karena tidak berkoordinasi dulu dengan atasannya. Saefullah mengatakan, renovasi rumah dinas termasuk pengadaan lift itu masuk dalam pos anggaran Dinas Citata.
"Ternyata itu jadi wewenang dari kepala dinas mau rehab apa-apa itu, mau mengadakan apa, itu tergantung kepala dinas yang seharusnya kepala dinas itu mengobservasi dulu," kata Saefullah.
"Ini (anggaran lift) insiatif Dinas Citata," tegas Saefullah.
Saefullah yang menjabat sekda sejak 11 Juli 2014 itu mengklaim, pejabat pemilik rumah dinas tentu tidak akan menyetujui anggaran renovasi yang tak perlu selama bangunan masih dalam kondisi layak dan baik.
"Kalau kita yang menempati sehari-hari merasa masih bagus, kenapa musti direhab? Ini tidak ada konfirmasi, sehingga muncul item lift," ujarnya.
Saefullah menyebut,
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun sudah menginstruksikan supaya dana lift itu dihapus guna efisiensi anggaran.
"Dia memerintahkan ke saya, 'Pak Sekda, tolong ini dimatikan'," ucapnya meniru perkataan Anies.
Sebelumnya perihal rencana anggaran renovasi, termasuk untuk lift di rumah dinas Gubernur DKI menimbulkan polemik di publik.
Anggaran renovasi sebesar Rp2,4 miliar itu tercantum dalam APBD DKI 2018 yang disahkan akhir tahun lalu.
Rumah dinas gubernur yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat itu, rencananya akan dilengkapi dengan lift. Anggaran pengadaan lift tercantum pada sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) di situs lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) DKI.
(kid/djm)