Dewan Transportasi Sarankan DKI Gunakan Integrasi Satu Kartu
Tiara Sutari | CNN Indonesia
Jumat, 26 Jan 2018 05:54 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem satu kartu dan satu tarif yang terintegrasi dengan seluruh angkutan umum, baik bus, kereta maupun moda transportasi umum lainnya.
Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan DTKJ Daryanto Asrining Rini menyebut, sistem integrasi satu kartu ini seharusnya sudah bisa dijalankan di Jakarta, mengingat kota-kita besar di negara lain, seperti Seoul dan London telah menerapkan sistem integrasi satu kartu tersebut.
“Tarif kita maunya satu, kalau perlu satu kartu saja jadi penumpang tidak perlu ribet banyak kartu,” kata Rini di kompleks Dinas Perumahan, Jakarta, Kamis (25/1).
“Sekarang kereta kartunya satu, TransJakarta beda lagi, ada lagi OK Otrip beda lagi kartunya, terlalu banyak dan tidak efisien,” lanjutnya.
Namun Rini menyebut, sistem integrasi satu kartu ini tak dapat dijalankan hanya oleh pihak Pemprov saja.
Menurutnya, sistem satu kartu harus mendapat dukungan dengan menyatukan semua pemegang kepentingan atau stakeholder terkait.
Untuk mengatur ini semua, lanjut Rini, diperlukan satu wadah yang menaungi seluruh transportasi yang ada di Jakarta nantinya.
“Satu kartu. Satu tarif. Plus, satu wadah yang menaungi, seperti lembaga khusus yang memang atur semua sistem transportasi Jakarta,” lanjutnya.
Menurut pandangan Rini, dengan sistem satu kartu terintegrasi ini akan dapat mempermudah pemerintah dalam mengatur subsidi yang akan diberikan pada berbagai moda transportasi.
Rini beranggapan dengan sistem satu kartu terintegrasi, pemerintah tak perlu repot mngeluarkan subsidi dalam jumlah besar untuk masing-masing moda karena semuanya sudah diatur dalam kartu yang sama.
“Dengan satu kartu bisa dikompres, lebih efisien asal perencanaan yang baik ketika akan menerapkan sistem satu kartu ini,” kata Rini.
Sementara itu Ketua Hukum dan Humas DTKJ Ellen Tangkudung menyebut, sistem satu kartu untuk mengintegrasi moda transportasi sangat mungkin diterapkan di Jakarta.
Namun kata Ellen, sistem ini juga harus melibatkan Bank Indonesia lantaran Pemprov DKI hanya bertugas sebagai pelaksana sistem.
Menurut Ellen, Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengatur penggunaan satu kartu lantaran membawahi berbagai bank yang sebelumnya mengeluarkan kartu untuk moda transportasi di Jakarta.
“Pengaturan (satu kartu) tentu bisa, hanya saja tanggung jawab dan wewenang ada di BI. Integrasi kartu kan berarti ada integrasi perbankan. Kalau dikatakan bisa, ya bisa malah harus bisa dong. Tinggal Pemprov siap tidak membuat satu kartu ini terlaksana,” kata Ellen. (end)
Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan DTKJ Daryanto Asrining Rini menyebut, sistem integrasi satu kartu ini seharusnya sudah bisa dijalankan di Jakarta, mengingat kota-kita besar di negara lain, seperti Seoul dan London telah menerapkan sistem integrasi satu kartu tersebut.
“Tarif kita maunya satu, kalau perlu satu kartu saja jadi penumpang tidak perlu ribet banyak kartu,” kata Rini di kompleks Dinas Perumahan, Jakarta, Kamis (25/1).
“Sekarang kereta kartunya satu, TransJakarta beda lagi, ada lagi OK Otrip beda lagi kartunya, terlalu banyak dan tidak efisien,” lanjutnya.
Namun Rini menyebut, sistem integrasi satu kartu ini tak dapat dijalankan hanya oleh pihak Pemprov saja.
Untuk mengatur ini semua, lanjut Rini, diperlukan satu wadah yang menaungi seluruh transportasi yang ada di Jakarta nantinya.
“Satu kartu. Satu tarif. Plus, satu wadah yang menaungi, seperti lembaga khusus yang memang atur semua sistem transportasi Jakarta,” lanjutnya.
Lihat juga:Jakpro Usul Tarif LRT Bisa Fleksibel |
Menurut pandangan Rini, dengan sistem satu kartu terintegrasi ini akan dapat mempermudah pemerintah dalam mengatur subsidi yang akan diberikan pada berbagai moda transportasi.
Rini beranggapan dengan sistem satu kartu terintegrasi, pemerintah tak perlu repot mngeluarkan subsidi dalam jumlah besar untuk masing-masing moda karena semuanya sudah diatur dalam kartu yang sama.
“Dengan satu kartu bisa dikompres, lebih efisien asal perencanaan yang baik ketika akan menerapkan sistem satu kartu ini,” kata Rini.
Sementara itu Ketua Hukum dan Humas DTKJ Ellen Tangkudung menyebut, sistem satu kartu untuk mengintegrasi moda transportasi sangat mungkin diterapkan di Jakarta.
Namun kata Ellen, sistem ini juga harus melibatkan Bank Indonesia lantaran Pemprov DKI hanya bertugas sebagai pelaksana sistem.
Menurut Ellen, Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengatur penggunaan satu kartu lantaran membawahi berbagai bank yang sebelumnya mengeluarkan kartu untuk moda transportasi di Jakarta.
“Pengaturan (satu kartu) tentu bisa, hanya saja tanggung jawab dan wewenang ada di BI. Integrasi kartu kan berarti ada integrasi perbankan. Kalau dikatakan bisa, ya bisa malah harus bisa dong. Tinggal Pemprov siap tidak membuat satu kartu ini terlaksana,” kata Ellen. (end)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK