Mendagri: Keputusan Pj Gubernur Terserah Istana

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, permasalahan usulan dua perwira tinggi Polri menjadi Penjabat (Pj) gubernur diambilalih Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Usulan dari Tjaho ini sebelumnya menuai polemik.

Tjahjo mengatakan, usulan ini nantinya juga akan dibahas bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Setelah itu dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya sudah lapor dan diambil alih kepada Pak Menkopolhukam. Keputusan (jenderal polisi jadi Pj Gubernur) terserah Istana,” ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (1/2).

Lihat juga: Polri: Dua Nama Jenderal Jadi Pj Gubernur Hanya Spekulasi

Sebelumnya, dua pati Polri, yakni Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin disebut akan menjadi Pj Gubernur.

Iriawan akan diusulkan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat, sementara Sormin Pj Gubernur Sumatra Utara.

Lihat juga: Jokowi Minta Masyarakat Tak Suudzon Soal Pj Gubernur

Wacana ini kemudian menjadi polemik karena Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan TNI serta Polri harus netral dalam pesta demokrasi.

Tjaho menyatakan, penunjukan Pj Gubernur dari kalangan di luar PNS sebetulnya bukan hal baru. Pada 2016, Tjahjo menunjuk Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Carlo Brix Tewu sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar).

Lihat juga: Bawaslu Akui Penjabat Gubernur Sebaiknya dari PNS

Menurutnya, penunjukan saat itu tidak berpolemik. Sikap serupa ditunjukkan Jokowi. Presiden mengatakan, banyak masyarakat suudzon terhadap wacana penunjukan kali ini.

Ia pun meminta masyarakat tidak berpolemik sebab wacana itu belum tentu masuk ke meja kerjanya. (osc/osc)