Fraksi PKS Minta Menteri Susi Buat Kebijakan yang Adil

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuat skema kebijakan yang adil bagi semua pihak, khususnya untuk nelayan. Dengan begitu, semua masalah di sektor kelautan Indonesia teratasi.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, Susi harus mengedepankan kesejahteraan nelayan sebagai dasar dalam membuat kebijakan.

Hal itu diungkapkan dalam diskusi publik bertema ‘Selamatkan Nelayan, Lindungi Laut Indonesia’ di Ruang Pleno Fraksi PKS, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/2).

Narasumber diskusi ini, antara lain anggota Komisi IV Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo, Kalitbang KKP Zulficar Mochtar, Dosen IPB Zulhamsyah Imran, dan Ketua Umum Aliansi Nelayan Indonesia Riyono.

“Kami ingin membedah permasalahan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah dan rekomendasi ke depan. Semuanya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan nelayan,” ujar Jazuli.

Lihat juga: Bau Politik di Balik Polemik Cantrang

Jazuli menerangkan, ada tiga permasalahan di sektor kelautan yang perlu mendapat prioritas, yakni rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan, masalah impor hasil perikanan, serta rentannya sumber daya laut dari ancaman illegal, unregulated, dan unreported (IUU) fishing.

Selain tiga hal itu, Jazuli menilai, masalah larangan alat tangkap cantrang dan impor garam yang dilakukan pemerintah menjadi masalah paling serius.

Masalah cantrang dan impor garam disebut paling dirasakan langsung telah menurunkan kesejahteraan nelayan dan petani garam.

Pemerintah, kata Jazuli, masih belum tegas mengambil kebijakan terhadap dua hal tersebut. Bahkan, khusus untuk impor garam dianggap bertentangan dengan rencana pemerintah untuk swasembada garam pada tahun 2019.

“Pemerintah harus mendahulukan kepentingan produsen garam sebagai pihak yang akan dirugikan dalam kebijakan impor garam,” ujarnya.

Lihat juga: Nelayan Tunggu Surat Resmi dari Pemerintah

Lebih lanjut, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Jazuli mengatakan pemerintah harus memperbaiki kinerjanya dalam pengelolaan APBN, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga implementasinya.

“Mesti fokus untuk mencapai target RPJMN dan peningkatan kesejahteraan nelayan,” tutur Jazuli.

Tak hanya itu, Fraksi PKS meminta pemerintah meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan agar kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir teratasi.

“Serta mengimplementasikan swasembada garam dan produk perikanan kebutuhan rakyat,” ujar Jazuli.

Lihat juga: Menteri Susi Sebut Impor Garam Tak Sesuai Rekomendasi

Meski kecewa dengan sejumlah masalah tersebut, Jazuli mengaku fraksi PKS tetap mengapresiasi beragam kebijakan yang dibuat Susi sebagai upaya membangun sektor kemaritiman, seperti pemberantasan illegal fishing, moratorium kapal perikanan, dan pelarangan 17 jenis alat tangkap. (osc/wis)