PPP Nilai Kritikan Proyek Jokowi untuk Pilpres Terlalu Dini
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Rabu, 07 Feb 2018 04:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terkait proyek infrastruktur untuk kepentingan Pilpres 2019. Kritikan itu mendapat respons dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy menilai kritikan itu masih terlalu dini.
"Kalau menyimpulkan seperti itu terlalu pagi," kata Romi, sapaan Romahurmuziy saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (6/2).
Romi berpendapat, proyek infrastruktur nasional pemerintah ini perlu ditangani dengan baik, termasuk melibatkan Kepolisian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan begitu, akan dapat disimpulkan, proyek-proyek yang beberapa di antaranya terjadi kecelakaan itu murni ada kelalaian atau karena buru-buru diselesaikan pemerintah.
"Makanya turunkan kementerian PUPR, kemudian penyidik yang relevan di bidangnya untuk menilai apa terjadi, hanya karena pembangunan yang terburu-buru, atau ada kelalaian," ujar Romy.
Sebab, selama ini kecelakaan kerja dalam proyek infrastruktur pemerintah hanya dianggap sebagai insiden biasa. Belum ada investigasi terkait unsur tindak pidana.
"Apakah di situ sebagai kelalaian, apakah di situ terjadi korupsi, terjadi prosedur yang terlewati dan siapa yang bertangung jawab. Saya pikir polisi harus turun tangan untuk beberapa kasus yang terjadi," katanya.
Dengan demikian, kata Romi, cepat atau lama proyek infrastruktur tidak berkaitan dengan persiapan menjelang 2019.
Kritikan sebelumnya dilayangkan Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon terkait dengan proyek infrastruktur nasional yang beberapa di antaranya terjadi kecelakaan. Menurut Fadli, Jokowi hendak menjadikan proyek infrastruktur sebagai alat kampanye dalam Pilpres 2019 sehingga dikebut pengerjaannya.
Akibatnya, banyak proyek garapan pemerintah dikerjakan secara tergesa-gesa. Jokowi dianggap sengaja mempercepat pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah karena sudah mendekati Pilpres 2019.
"Ini kan lebih banyak dikerjakan terburu-buru. Mungkin ini terburu waktu mengejar tahun politik dan pemilu. Ini mau menjadi etalase keberhasilan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/2). (osc)
Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy menilai kritikan itu masih terlalu dini.
"Kalau menyimpulkan seperti itu terlalu pagi," kata Romi, sapaan Romahurmuziy saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (6/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Romi berpendapat, proyek infrastruktur nasional pemerintah ini perlu ditangani dengan baik, termasuk melibatkan Kepolisian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan begitu, akan dapat disimpulkan, proyek-proyek yang beberapa di antaranya terjadi kecelakaan itu murni ada kelalaian atau karena buru-buru diselesaikan pemerintah.
"Makanya turunkan kementerian PUPR, kemudian penyidik yang relevan di bidangnya untuk menilai apa terjadi, hanya karena pembangunan yang terburu-buru, atau ada kelalaian," ujar Romy.
"Apakah di situ sebagai kelalaian, apakah di situ terjadi korupsi, terjadi prosedur yang terlewati dan siapa yang bertangung jawab. Saya pikir polisi harus turun tangan untuk beberapa kasus yang terjadi," katanya.
Dengan demikian, kata Romi, cepat atau lama proyek infrastruktur tidak berkaitan dengan persiapan menjelang 2019.
Kritikan sebelumnya dilayangkan Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon terkait dengan proyek infrastruktur nasional yang beberapa di antaranya terjadi kecelakaan. Menurut Fadli, Jokowi hendak menjadikan proyek infrastruktur sebagai alat kampanye dalam Pilpres 2019 sehingga dikebut pengerjaannya.
Akibatnya, banyak proyek garapan pemerintah dikerjakan secara tergesa-gesa. Jokowi dianggap sengaja mempercepat pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah karena sudah mendekati Pilpres 2019.
"Ini kan lebih banyak dikerjakan terburu-buru. Mungkin ini terburu waktu mengejar tahun politik dan pemilu. Ini mau menjadi etalase keberhasilan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/2). (osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK