Sandi Sebut Potong Gaji untuk Zakat di PNS DKI Beda Konsep

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemotongan gaji PNS untuk zakat sudah lebih dulu dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI, sebelum Kementerian Agama mewacanakannya beberapa waktu lalu. Yang membedakan antara Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat soal pemotongan gaji untuk zakat ini adalah konsepnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut, di lingkungan DKI konsep pemotongan gaji itu memang sudah lebih dulu dilakukan, namun konsepnya secara voluntary atau sukarela. Hal tersebut dianggap berbeda dengan konsep yang diwacanakan oleh Pemerintah Pusat.

"Memang secara konsep kalau di sini (DKI) kan voluntary, bukan mandatory yah," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (8/2).

Lihat juga: MUI Belum Diajak Konsultasi soal Tarik Zakat dari Gaji PNS

Meski zakat bersifat kewajiban bagi umat Islam, kata Sandi, memotong gaji pegawai tidak bisa dilakukan secara paksa. Penerima gaji, kata dia, harusnya membayar zakat secara sukarela tanpa sistem potongan dari pemerintah atau yang dia sebut sebagai sistem mandatori.

"Kalau zakat itu walau tertuang di dalam tentunya kewajiban, tapi di DKI ini tentunya menjadi sebuah inisatif dari penerima gaji," katanya.

Sandi kini masih menunggu wacana pemotongan gaji PNS akan diberlakukan atau tidak. Dia tak ingin berspekulasi berlebihan.

"Kita mau tunggu, dan tidak berspekulasi. Kalau di Pemerintah Pusat masih wacana kita jalankam seperti yang sudah biasa di DKI," katanya.

Dikutip Detikcom, para PNS di lingkungan DKI harus rela gajinya dipotong 2,5 persen untuk zakat. Pemotongan itu dilakukan mulai Agustus 2014. Uang zakat dari PNS ini nantinya akan disalurkan untuk rakyat miskin.

"Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan minimal Rp3,4 juta/bulan," ujar Ketua umum BAZNAZ Didin Hafidhuddin di Kemenkokesra, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Pemotongan 2,5 persen gaji PNS ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di enam jenis institusi negara. Pemotongan ini bukan bersifat wajib, melainkan kesadaran individu PNS itu sendiri.

"Namun pemotongan ini berdasarkan kesadaran individual," ucap Didin. (osc)