Pemprov DKI Pastikan Relokasi Warga Bantaran Sungai Ciliwung
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Kamis, 08 Feb 2018 00:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus berupaya merelokasi warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung. Pasalnya, bangunan di bantaran kali menghambat proses normalisasi sungai sepanjang 19,5 Km itu.
"Ya, kita teruskan saja [program normalisasi sungai]. Memang ini salahnya sudah terlalu lama pembiaran. Mereka bikin rumah, bikin gubuk di bantaran. Jadi, memang mereka harus direlokasi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Rabu (7/2).
Keberadaan bangunan di bantaran sungai itu disebut menghambat pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung dari Pintu Air Manggarai hingga ke Jalan TB. Simatupang.
Pada prinsipnya, lanjut dia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) tidak pernah berhenti membangun sheet pile (turap) atau konstruksi beton di pinggir Sungai Ciliwung.
Masalah utama program itu ada pada proses administrasi pembebasan lahan. Banyak warga bantaran Sungai Ciliwung yang tidak memiliki sertifikat tanah. Hal itu menyulitkan proses ganti rugi dalam menentukan nilai jual tanah.
"Persoalannya mereka menempati itu tidak ada surat-suratnya," ucapnya. "Kalau dia [punya] sertifikat itu, dia mau di-appraisal harganya berapa, bisa langsung dibayar," imbuh Saefullah.
Adapun, lahan-lahan yang perlu dibebaskan antara lain, Bukit Duri, Kebon Baru, Pengadegan, Rawajati, Pejaten Timur, dan Tanjung Barat.
Selain itu, ketiadaan bukti pemilikan tanah itu membuat hambatan administrasi anggaran dalam pembayaran ganti rugi itu.
"Kasihan teman-teman saya yang bayar, nanti diaudit itu uangnya ke mana? Apa buktinya? Susah," ucap dia.
Sebelumnya, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan bahwa proyek normalisasi Sungai Ciliwung masih berjalan dan tidak ada masalah anggaran.
Hanya saja, proyek tersebut masih terkendala proses pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.
"Tetapi kami nggak bisa eksekusi jika Pemprov DKI belum membebaskan lahan di bantaran sungai. Kalau sudah dibebaskan, kami akan kerjakan," ujarnya ketika ditemui di Pintu Air Manggarai, Jakarta, Senin (5/2).
Wagub DKI Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya akan memindahkan warga bantaran sungai dengan jurus 'touch and feel'. Ia meyakini warga akan pindah dengan sukarela ke lokasi yang disediakan Pemprov DKI.
(arh)
"Ya, kita teruskan saja [program normalisasi sungai]. Memang ini salahnya sudah terlalu lama pembiaran. Mereka bikin rumah, bikin gubuk di bantaran. Jadi, memang mereka harus direlokasi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Rabu (7/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masalah utama program itu ada pada proses administrasi pembebasan lahan. Banyak warga bantaran Sungai Ciliwung yang tidak memiliki sertifikat tanah. Hal itu menyulitkan proses ganti rugi dalam menentukan nilai jual tanah.
Selain itu, ketiadaan bukti pemilikan tanah itu membuat hambatan administrasi anggaran dalam pembayaran ganti rugi itu.
"Kasihan teman-teman saya yang bayar, nanti diaudit itu uangnya ke mana? Apa buktinya? Susah," ucap dia.
Sebelumnya, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan bahwa proyek normalisasi Sungai Ciliwung masih berjalan dan tidak ada masalah anggaran.
Hanya saja, proyek tersebut masih terkendala proses pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.
Wagub DKI Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya akan memindahkan warga bantaran sungai dengan jurus 'touch and feel'. Ia meyakini warga akan pindah dengan sukarela ke lokasi yang disediakan Pemprov DKI.
(arh)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK