MUI Dukung Kepala Daerah Larang Perayaan Valentine

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Rabu, 14/02/2018 06:21 WIB
MUI Dukung Kepala Daerah Larang Perayaan Valentine Pengunjung melihat pernak-pernik bernuansa valentine di salah satu gerai di Denpasar, Bali, Jumat (12/2). MUI mendukung kepala daerah melarang perayaan valentine. (ANTARA FOTO/Wira Suryanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung sikap kepala daerah yang melarang warga khususnya pelajar muslim merayakan hari Valentine pada 14 Februari mendatang.

Wakil Sekjen MUI, Najamuddin Ramli mengatakan bahwa pihaknya mendukung segala kebijakan yang dapat melindungi generasi muda beragama Islam dari pengaruh buruk.

"MUI pada posisi menjaga akhlak generasi muda," ucap dia, melalui pesan singkat kepada CNN Indonesia.com, Selasa (13/2).


Sebelumnya, Wali Kota Depok, Jawa Barat Muhammad Idris melarang warganya merayakan valentine karena dianggap berpotensi menumbuhkan praktik penyimpangan seksual. Dinas Pendidikan Kota Depok lantas meminta kepada seluruh Kepala Sekolah agar melarang para murid merayakan valentine.

Hal serupa dilakukan Bupati Bima, Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri. Dia mengimbau kepada kepala sekolah hingga dosen agar melarang murid dan mahasiswa merayakan valentine dalam bentuk apa pun. Menurut Indah, perayaan valentine bertentangan dengan norma agama dan sosial budaya.

Di samping itu, larangan serupa juga diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Kotawaringin Timur, dan Bondowoso.

"MUI mendukung segala kebijakan yang baik dan mendukung kebijakan yang memagari warga negara dari hal-hal yang buruk," tutur Najamuddin.

Najamuddin menjelaskan bahwa Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin senantiasa mengapresiasi kepala daerah yang perhatian terhadap akhlak warga muslim. Dengan demikian, MUI mendukung segala kebijakan yang bertujuan untuk melindungi warga muslim dari pengaruh buruk demi menjaga adab sesuai dengan norma agama Islam.

"Ketum MUI mendukung jika ada kepala-kepala daerah yang senantiasa menjaga etika dan budi pekerti warganya," tandasnya.

(ugo/arh)