Analisis

Novel Baswedan, Momentum Politik Jokowi dan Komitmen Polisi

Patricia Diah Ayu Saraswati, CNN Indonesia | Jumat, 23/02/2018 10:22 WIB
Novel Baswedan, Momentum Politik Jokowi dan Komitmen Polisi Wacana pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta untuk kasus penyiraman air keras Novel Baswedan kembali menggema seiring kepulangan sang penyidik senior KPK. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Penuntasan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan masih terus dinanti. Wacana pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk penyelesaian kasus pun kembali menggema seiring kepulangan Novel, Kamis (22/2).

Dua hari sebelum kepulangan Novel, Senin (20/2), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian atas kasus Novel tersebut. Jokowi pun mengatakan akan mengambil langkah lain jika penyelidik kepolisian tidak menemukan titik terang.


Di sisi lain, polisi mengklaim masih terus berusaha maksimal untuk mengungkap siapa dalang di balik penyiraman air keras terhadap Novel dan akan mengusut tuntas kasus tersebut. Polisi hanya bisa berusaha, sementara upaya pengungkapan kasus tak membuahkan perkembangan yang signifikan.


Pengamat politik Firman Manan menilai, ketidakjelasan penyelesaian kasus Novel bisa berimbas munculnya opini negatif Jokowi yang sejauh ini berambisi maju kembali jadi presiden tahun depan. Jokowi akan dicap tidak mampu menyelesaikan sebuah persoalan hukum.

Opini tersebut sangat mungkin mencuat karena kepolisian berada di bawah arahan Jokowi, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu.

Atas dasar itu, Firman menilai bisa saja Jokowi akan mengambil langkah membentuk TGPF dalam kasus Novel ketika kepolisian sudah dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan kasus tersebut.

"Membentuk TGPF dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik," ujar pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/2).

"Kalau (kasus Novel) tidak selesai akan menjadi hutang. Hutangnya bukan polisi, tapi hutang Presiden Jokowi. Dan itu juga bisa menganggu, dalam tanda kutip, catatan ketika akan maju lagi ke periode kedua," lanjut Firman.

Di sisi lain, Firman menilai pembentukan TGPF cederung tidak sejalan dengan itikad Korps Bhayangkara yang tidak memiliki keinginan untuk membentuk TGPF bagi kasus Novel.

"Kalau terbentuk TGPF seakan jadi ketidakmampuan polisi untuk menyelesaikan kasus ini," ucap Firman.

Firman berpendapat, upaya kepolisian mengungkap kasus Novel telah menjadi pertanyaan besar bagi publik.

Sebab, kepolisian cenderung lebih sigap mengungkap sebuah kasus ketika dihadapkan pada perkara lain. Hal itu tidak terlihat dalam kasus Novel.

"Itu yang pertanyaan besar publik sampai hari ini," kata Firman.


Antara Politik dan Tindakan Kriminal

Firman berpendapat lamanya penyelesaian kasus Novel membuat nuansa politik dalam kasus tersebut semakin kental

Pasalnya, kata Firman salah satu penyebab sulit diselesaikannya sebuah kasus hukum sering kali diakibatkan persoalan politik.

"Orang kemudian menariknya pada sisi politisnya dan itu yang saya katakan ini bisa merugikan terhadap Presiden Jokowi," kata Firman.

Selain itu, Firman menilai kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel bukanlah kasus kriminal biasa. Hal tersebut didasarkan pada kedudukan Novel sebagai seorang penyidik KPK yang kerap mengusut kasus korupsi bernilai besar.

"Kita tidak bisa mengatakan bahwa kasus Novel hanya kriminal biasa, karena KPK menangani kasus-kasus besar melibatkan orang-orang besar," ujar Firman.

Novel sebelumnya juga pernah menyatakan dugaan keterlibatan jenderal dalam kasusnya. Namun, Novel enggan membuka sosok jenderal tersebut sampai TPGF dibentuk.

Menurut Firman, kemungkinan keterlibatan orang kuat dalam kasus Novel memang ada. Lagi-lagi hal itu dikarenakan kapasitas Novel sebagai seorang penyidik KPK.

"Apa yang dikerjakan Novel, apa yang menjadi kewenangan KPK bahwa apakah ada keterlibatan orang-orang besar, saya hanya bisa mengatakan kemungkinan terbuka," tuturnya.

Waspada Numpang Tenar

Dalam hal politik, saat tiba di gedung KPK kemarin, Novel disambut pegawai lembaga antirasuah itu, mantan komisioner, dan sejumlah aktivis antikorupsi.

Perwakilan pegawai KPK yang memberi sambutan berpesan agar Novel berhati-hati terhadap calon-calon politisi yang menumpang tenar.

"Banyak calon-calon politisi yang mencoba mendekatimu, mereka akan hadir dirumahmu untuk mendongrak popularitas," pesan Harun Alrasyid yang menjadi perwakilan pegawai KPK siang itu.

Menurut Harun, Novel sudah menjadi penyidik di KPK selama 10 tahun. Atas dasar itu Novel seharusnya berhati-hati dengan orang yang berusaha mendekatinya hanya untuk kepentingan popularitas politik belaka. (kid/ugo)