Gerindra Sebut Pendukung Interpelasi Anies-Sandi Minoritas

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik menyebut dukungan terhadap hak interpelasi terhadap Gubernur-Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno di DPRD DKI hanya sedikit.

"Siapa yang setuju [hak interpelasi]? Saya sebutin nih, Gerindra enggak [setuju], PKS enggak, PPP enggak, Golkar enggak, Demokrat enggak. Ya, PDIP sama Nasdem berapa [kursi]?" cetusnya, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (23/2).

Lihat juga: Anies Hidupkan Becak, Fraksi PDIP Munculkan Ide Interpelasi

Berdasarkan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) Pasal 322, hak interpelasi adalah hak DPRD Provinsi untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Interpelasi bisa dilakukan ketika diajukan oleh 25 orang anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi.

Dilansir dari situs resmi dprd-dkijakartaprov.go.id, PDIP memiliki 28 kursi keanggotaan di DPRD DKI. Sementara, NasDem memiliki lima kursi.

Namun Taufik tidak ambil pusing atas rencana fraksi PDIP dan NasDem mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan.

Lihat juga: Anies Diminta Tak Acak-Acak Kebijakan era Jokowi-Ahok

"Enggak apa-apa, biasa saja. Kan interpelasi itu prosesnya panjang," ujar dia, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI yang berasal dari Fraksi PDIP, Prasetio Edi Marsudi, serta Ketua Fraksi NasDem di DPRD DKI, Bestari Barus, mengaku akan menggunakan hak interpelasi karena menganggap kebijakan Anies-Sandi tidak berpihak pada warga dan melanggar perundangan.

Salah satunya, kebijakan penataan Tanah Abang. Satu lajur di Jl. Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta, ditutup untuk pendirian tenda Pedagang Kaki Lima (PKL) dari pukul 08.00-18.00 WIB.

PDIP pun mendesak Anies segera mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya sebagaimana diatur UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2009.

Lihat juga: Enggan Tanggapi Wacana Interpelasi, Anies Fokus Tata Jakarta

Namun, Taufik menganggap bahwa kebijakan Anies tersebut semata-mata untuk kesejahteraan warga, khususnya PKL Tanah Abang.

"Cuma saya mengingatkan kaki lima ini program untuk rakyat kecil, gitu lho. DPRD nanti dianggap enggak berpihak sama rakyat," katanya.

Saat Pilkada DKI 2017 lalu, Anies dan Sandiaga Uno diusung oleh Gerindra dan PKS. Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyatakan dukungannya kepada Anies-Sandi. (arh/asa)