Takut Dipecat Jokowi, Pegawai BPN Rela Pulang Larut Malam
DHF | CNN Indonesia
Kamis, 15 Mar 2018 12:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan pegawai-pegawainya rela pulang larut malam untuk penuhi target sertifikasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di tahun ini.
"Pak Menteri sudah mengarahkan dan kita memahami, kita pulang malam sudah biasa," kata Kepala Bagian Humas Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompit saat dijumpai CNNIndonesia.com di Jakarta, Kamis (15/3).
Harison menuturkan hal ini dilakukan karena Presiden Jokowi menaikkan target sertifikasi dari 5 juta di 2017 menjadi 7 juta lembar di 2018.
Selain menaikkan target sertifikasi tanah, Presiden Jokowi juga mengancam bakal mencopot Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil jika tak memenuhi instruksinya dalam mengurusi persoalan sertifikasi tanah untuk masyarakat.
Guna memenuhi target itu, Kementerian ATR/BPN merekrut juru ukur profesional untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan sertifikasi lahan. Mereka bekerja sama dengan beberapa surveyor yang sudah berlisensi guna mengakali kekurangan sumber daya manusia.
Kementerian ATR/BPN juga mengintensifkan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperlancar proses sertifikasi lahan.
"Kalau pihak ketiga membantu mengukur terkait data fisik, maka pemda, baik di level kelurahan, desa, RT, RW, terkait data secara yuridis," jelasnya.
Jokowi mencanangkan target sertifikasi tanah untuk mengejar target jangka panjang di 2023 sebanyak 126 juta sertifikat tanah.
Khusus tahun 2018, Jokowi menargetkan Kementerian ATR menerbitkan 7 juta sertifikat tanah. Tahun sebelumnya, Kementerian ATR/BPN ditargetkan menerbitkan 5 juta sertifikat, namun hanya 4,3 juta sertifikat yang bisa dikeluarkan dan dibagikan ke masyarakat.
Kini, dari total target 126 juta sertifikat tanah, Kementerian ATR/BPN sampai 2017 baru bisa menerbitkan sebanyak 51 juta sertifikat.
"Sudah perintahkan kepada Pak Menteri, Pak Menteri tahun ini tujuh juta. Jangan ditawar, kalau tidak bisa tujuh juta saya ganti, saya copot, saya copot menterinya," kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip dari laman resmi setkab.go.id, Selasa (6/3).
"Pak Menteri sudah mengarahkan dan kita memahami, kita pulang malam sudah biasa," kata Kepala Bagian Humas Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompit saat dijumpai CNNIndonesia.com di Jakarta, Kamis (15/3).
Harison menuturkan hal ini dilakukan karena Presiden Jokowi menaikkan target sertifikasi dari 5 juta di 2017 menjadi 7 juta lembar di 2018.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau pihak ketiga membantu mengukur terkait data fisik, maka pemda, baik di level kelurahan, desa, RT, RW, terkait data secara yuridis," jelasnya.
Khusus tahun 2018, Jokowi menargetkan Kementerian ATR menerbitkan 7 juta sertifikat tanah. Tahun sebelumnya, Kementerian ATR/BPN ditargetkan menerbitkan 5 juta sertifikat, namun hanya 4,3 juta sertifikat yang bisa dikeluarkan dan dibagikan ke masyarakat.
Kini, dari total target 126 juta sertifikat tanah, Kementerian ATR/BPN sampai 2017 baru bisa menerbitkan sebanyak 51 juta sertifikat.
"Sudah perintahkan kepada Pak Menteri, Pak Menteri tahun ini tujuh juta. Jangan ditawar, kalau tidak bisa tujuh juta saya ganti, saya copot, saya copot menterinya," kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip dari laman resmi setkab.go.id, Selasa (6/3).
Merespons target Jokowi itu, Harison mengatakan pihaknya sudah melebihi target yang dicanangkan Presiden.
"Kalau ditanya target kami tercapai atau tidak, target kami tercapai 100 persen, bahkan lebih," ujarnya.
Harison menjelaskan selama 2017 Kementerian ATR/BPN sudah melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada 5,2 juta bidang tanah dari target 5 juta tanah di seluruh Indonesia.
Meski begitu, dia memaklumi jika Presiden Jokowi menganggap pihaknya tak memenuhi target.
Itu karena Jokowi menilai capaian dari jumlah sertifikat yang berhasil dikeluarkan dan dibagikan ke masyarakat. Sementara Kementerian ATR/BPN baru menerbitkan 4,3 juta sertifikat tanah sepanjang tahun 2017.
"Target BPN itu adalah melakukan PTSL. Artinya output-nya itu bisa sertifikat tanah, bisa hasil pengukuran, bisa juga berupa peta," dia menjelaskan.
(wis)
Meski begitu, dia memaklumi jika Presiden Jokowi menganggap pihaknya tak memenuhi target.
Itu karena Jokowi menilai capaian dari jumlah sertifikat yang berhasil dikeluarkan dan dibagikan ke masyarakat. Sementara Kementerian ATR/BPN baru menerbitkan 4,3 juta sertifikat tanah sepanjang tahun 2017.
"Target BPN itu adalah melakukan PTSL. Artinya output-nya itu bisa sertifikat tanah, bisa hasil pengukuran, bisa juga berupa peta," dia menjelaskan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK