Marina mengatakan, masalah keuangan sudah terjadi saat pertama kali diangkat menjadi orang nomor satu di PD Dharma Jaya pada 2015 lalu. Saat itu, PD Dharma Jaya hanya memiliki dana Rp 2,4 miliar untuk menjalankan perusahaan sebagai pemasok urusan pangan di DKI.
"Ya dana, keuangan itu masalahnya," kata Marina saat ditemui di kantornya yang berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Jumat (16/3).
"Tahun 2017 yang betul-betul bagus. Kalau 2016 kan baru pembenahan," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami dapat PMD 2017, laba juga cukup besar," katanya.
PMD yang ditarik itu diganti dengan Public Service Obligation (PSO) atau subsidi pangan sebesar Rp41 miliar. Namun, PD Dharma Jaya pun harus mengajukan proposal untuk mendapatkan PSO.
PD Dharma Jaya telah mengajukan PSO sejak November 2017, tapi hingga kini tak kunjung cair. Padahal, PD Dharma Jaya harus tetap memenuhi kebutuhan pangan warga Ibu Kota.
Akibat tak turunnya dana PSO, PD Dharma Jaya mesti berutang puluhan miliar ke sejumlah penyedia ayam dan daging.
Pemprov DKI Jakarta akhirnya memang mencairkan dana PSO sebesar Rp 41 miliar dan dana reimburse sebesar Rp13 miliar pasca pengakuan Marina yang ingin mengundurkan diri ramai diberitakan.
Dana tersebut diketahui baru cair pada hari Kamis (15/3) Pukul 15.00 WIB.
"Sampai kurang lebih Rp80 miliar, kalau hari ini sudah dibayar, kan PSO sama reimbursements sudah keluar," katanya.
Sebelum dana PSO dicairkan, Marina sempat mengancam mundur dari jabatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilakan Marina untuk mundur, tapi wakil gubernur DKI Sandiaga Uno berjanji akan mencairkan dana PSO untuk mengatasi kesulitan PD Dharma Jaya.