Persilakan Mundur, Anies Minta Bos Dharma Jaya Tak Mengancam

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilakan Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati untuk mundur dari jabatannya.

"Kalau memang mundur, mundur sajalah. Nggak usah pakai ancam-ancaman. Mundur saja," kata Anies di kawasan Sudirman, Jakarta, Jumat (16/3).

Lihat juga: Sandiaga Sebut Dirut PD Dharma Jaya Mundur Karena Frustrasi

Menurut Anies, masih banyak sosok lain yang dapat menggantikan Marina sebagai bos di salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) bidang pangan tersebut. Anies pun meminta Marina profesional menjalankan tugas di masa jabatannya.

"Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, orang yang irreplaceable (tidak tergantikan). Mundur boleh, enggak mundur boleh, silakan. Be professional. Jangan seperti anak...," kata Anies tanpa bersedia melanjutkan ucapannya.

Lihat juga: Kecewa dengan Sistem Anies-Sandi, Bos BUMD Dharma Jaya Mundur

Dengan rencana mundurnya Marina dari bos Dharma Jaya, Anies yakin hal itu tidak akan mengganggu kinerja perusahaan tersebut dalam memasok bahan pangan murah bersubsidi jelang hari raya Idul Fitri.

Di sisi lain, Anies enggan menjawab ketika ditanya lebih lanjut soal alasan keterlambatan pencairan dana kewajiban layanan publik (public service obligation/PSO) dari Pemprov DKI yang dikeluhkan Marina.

Dia kembali menegaskan Marina agar bersikap profesional.

"Saya mengatakan, jadilah orang yang profesional. Kami menghargai profesionalisme, itu saja. Anda lihat saja berapa bulan ini kami hormati orang-orang profesional," kata Anies.

Lihat juga: Dirut PD Dharma Jaya Mundur, BPKD Akui Dana PSO Belum Cair

Marina sebelumnya mengaku telah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno secara langsung. Alasannya, dia kecewa dengan satuan kerja perangkat deerah (SKPD) DKI Jakarta era pemerintahan Anies-Sandi yang dinilainya tidak kooperatif.

"Kerja sama dengan SKPD tuh beda dengan gubernur lama," kata Marina.

Ia mencontohkan lambannya proses verifikasi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI yang bertanggung jawab dalam proses pencairan uang muka PSO.

PSO merupakan pengganti penyertaan modal daerah (PMD) yang dihapus Anies-Sandi untuk sejumlah BUMD, termasuk PD Dharma Jaya. (dal/sur)