PPP Persilakan Eks Kader HTI Daftar Jadi Caleg 2019
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Senin, 19 Mar 2018 08:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempersilakan kepada mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ingin menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2019 untuk mendaftar.
Hal itu diutarakan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani yang menyatakan bahwa partainya membuka pintu kepada siapapun untuk mendaftar sebagai caleg termasuk eks anggota HTI. Syarat utamanya, memiliki prinsip, visi, dan misi perjuangan yang sama dengan partainya.
"Anggota eks HTI juga kami persilakan jika ingin menjadi caleg dari PPP yang memang mengalokasikan 40 persen komposisi calegnya untuk nonpengurus," kata Arsul kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Minggu malam (18/3).
Arsul tak mencemaskan apabila partainya terkena stigma buruk dari masyarakat karena membuka pintu untuk eks anggota HTI. Dia pun tidak terlalu khawatir elektabilitas PPP menurun lantaran siap menampung eks anggota HTI.
Arsul yakin partainya akan mendapat apresiasi dari masyarakat, apalagi jika berhasil mengajak eks anggota HTI berperan aktif dalam bernegara sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.
Dia mengatakan hal tersebut akan berbuah positif bagi PPP, karena selama ini HTI ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam dengan sistem khilafah.
"Justru kami meyakini masyarakat akan mengapresiasi," ucapnya.
Arsul pun menjelaskan bagaimana PPP menyeleksi caleg yang akan diusung.
PPP akan mengajak para caleg yang mendaftar untuk berdialog mengenai pemahaman keagamaan dan kebangsaannya. Mekanisme tersebut tidak hanya diberlakukan kepada caleg nonpengurus, tetapi juga diberlakukan terhadap mereka yang selama ini telah menjadi kader atau pengurus di daerah masing-masing.
Dalam dialog, lanjut Arsul, PPP akan menjelaskan posisinya sebagai partai yang berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Apabila ada yang kurang sepakat, PPP akan menjelaskan keempat hal tersebut merupakan kesepakatan bangsa. Menurutnya, tidak ada hal lain yang dapat menggantikan keempat pilar tersebut untuk dijadikan pedoman dalam berbangsa dan bernegara.
Namun, jika ada caleg yang tetap tidak ingin keempat pilar tersebut dijadikan pedoman, maka PPP bakal menolak yang bersangkutan untuk menjadi caleg.
"Kami juga akan tegas bahwa siapa pun yang keluar dari konsensus bernegara kita, tidak hanya eks HTI, tidak akan diakomodasi PPP," ujarnya.
Sebelum PPP, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gerindra juga telah menyatakan tidak menutup pintu kepada eks anggota HTI jika ingin mendaftar menjadi caleg.
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan siapa pun boleh mendaftar menjadi caleg Gerindra, asal memiliki kompetensi dan memiliki pandangan politik yang sama dengan partainya.
"Kelompok mana, ormas mana, agama apa, silakan. Bebas," katanya di Gedung DPR, Jakarta, pekan lalu.
(pmg/sur)
Hal itu diutarakan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani yang menyatakan bahwa partainya membuka pintu kepada siapapun untuk mendaftar sebagai caleg termasuk eks anggota HTI. Syarat utamanya, memiliki prinsip, visi, dan misi perjuangan yang sama dengan partainya.
"Anggota eks HTI juga kami persilakan jika ingin menjadi caleg dari PPP yang memang mengalokasikan 40 persen komposisi calegnya untuk nonpengurus," kata Arsul kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Minggu malam (18/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan hal tersebut akan berbuah positif bagi PPP, karena selama ini HTI ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam dengan sistem khilafah.
PPP akan mengajak para caleg yang mendaftar untuk berdialog mengenai pemahaman keagamaan dan kebangsaannya. Mekanisme tersebut tidak hanya diberlakukan kepada caleg nonpengurus, tetapi juga diberlakukan terhadap mereka yang selama ini telah menjadi kader atau pengurus di daerah masing-masing.
Dalam dialog, lanjut Arsul, PPP akan menjelaskan posisinya sebagai partai yang berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Apabila ada yang kurang sepakat, PPP akan menjelaskan keempat hal tersebut merupakan kesepakatan bangsa. Menurutnya, tidak ada hal lain yang dapat menggantikan keempat pilar tersebut untuk dijadikan pedoman dalam berbangsa dan bernegara.
Namun, jika ada caleg yang tetap tidak ingin keempat pilar tersebut dijadikan pedoman, maka PPP bakal menolak yang bersangkutan untuk menjadi caleg.
"Kami juga akan tegas bahwa siapa pun yang keluar dari konsensus bernegara kita, tidak hanya eks HTI, tidak akan diakomodasi PPP," ujarnya.
Lihat juga:Gerindra Buka Pintu untuk Eks Anggota HTI |
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan siapa pun boleh mendaftar menjadi caleg Gerindra, asal memiliki kompetensi dan memiliki pandangan politik yang sama dengan partainya.
"Kelompok mana, ormas mana, agama apa, silakan. Bebas," katanya di Gedung DPR, Jakarta, pekan lalu.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK