Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai masih ada beberapa nama yang dianggap potensial menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019. Salah satunya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan nama-nama tersebut berasal dari kalangan Nadhliyin, Muhammadiyah dan Nadhlatul Wathan.
Dari kalangan nadhliyin (nadhlatul ulama), sejauh ini Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kerap disebut bakal bersaing menjadi cawapres Jokowi. Namun, menurut Arsul, mantan Ketua MK Mahfud MD pun bisa menjadi alternatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Arsul Sani. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
"Selain Romahurmuziy dan Muhaimin, maka Mahfud dan As'ad Said Ali (mantan Waketum PBNU dan Wakil Kepala BIN) merupakan cawapres potensial dari kalangan nadhliyin," kata Arsul dalam pesan singkat, Kamis (15/3).
Sedangkan dari kalangan Muhammadiyah, menurut Arsul, ada sosok Utusan Khusus Presiden untuk Dialog Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin. Lalu, sambungnya, dari kalangan Nadhlatul Wathan adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat TGB Zainul Majdi.
"Namun sebelum sampai kepada pembahasan nama-nama, PPP berpendapat sebaiknya parpol-parpol bicara kriteria dulu, baru kemudian menyampaikan nama-nama," kata dia.
Arsul menambahkan persoalan bakal cawapres Jokowi bukan sekedar mencari nama. Melainkan lebih penting untuk mencari sosok yang sesuai kebutuhan Jokowi.
"Yang bisa meningkatkan kinerja beliau dan punya kemampuan mewujudkan visi dan misi kepresidenannya," kata dia.
Mahfud MD sebelumnya menyatakan tidak mau terlalu ambisius menanggapi isu dirinya yang disebut-sebut berpotensi menjadi pendamping Jokowi di Pilpres 2019.
Ia mengaku memilih pasif, namun tetap menyerahkan keputusan itu kepada partai politik (parpol).
"Saya katakan tidak ingin. Tidak inginnya itu tidak aktif, tetapi saya juga bukan tidak mau, karena kalau tak mau itu diartikan sombong," kata Mahfud saat ditemui di kompleks parlemen kemarin.
"Pada akhirnya kita serahkan ke mekanisme dan itu ada di tangan capres dan partai-partai nanti," imbuh Mahfud.
(kid/wis)