Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil tak ambil pusing ketika dituding Amien Rais terkait 74 persen lahan di Indonesia dikuasai asing. Sofyan menantang Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu membuktikan pernyataannya dengan menyebutkan data.
"Coba dilihat, mana perusahaan asing yang menguasai tanah atau perkebunan Indonesia? Mungkin sebagai politikus Pak Amien tidak mendapatkan data," ujar Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (21/3).
Amien sebelumnya menyebut program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai suatu pembohongan. Bahkan dia menyinggung kelompok yang dianggap menguasai tanah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien dalam sebuah diskusi di Bandung beberapa waktu lalu.
Sofyan pun menanggapi santai tudingan Amien terkait pembagian sertifikat tanah yang disebut sebagai pengibulan pemerintah terhadap masyarakat. Menurutnya, Amien memang kerap mengkritik pemerintah.
"Kalau tidak kritik bukan Pak Amien Rais," jawab Sofyan sambil tertawa.
Sofyan menuturkan sertifikat tanah merupakan hal yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama di daerah. Banyak masyarakat memiliki tanah bertahun-tahun tapi tidak memiliki sertifikat karena prosesnya yang lama dan biayanya tak bisa ditentukan.
Tak adanya sertifikat juga menjadi dasar konflik tanah dan lahan di daerah antarmasyarakat, masyarakat dengan swasta, bahkan masyarakat dengan pemerintahan setempat.
Hal itu menurut Sofyan yang disoroti Presiden Jokowi sehingga membuat kebijakan membagikan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat di seluruh daerah Indonesia.
"Sertifikat ini dibutuhkan rakyat dan rakyat sangat berterima kasih," kata mantan Menko Perekonomian ini.
Di sisi lain, masyarakat lebih mudah mendapat pinjaman modal berusaha setelah memiliki sertifikat. Presiden berulang kali memperbolehkan masyarakat "menyekolahkan" sertifikat tanahnya untuk modal asalkan perhitungannya sesuai agar bisa membayar lunas pinjaman.
Menurutnya, ketika tidak memiliki sertifikat masyarakat lebih sering meminjam dana dari rentenir dengan bunga tinggi.
"Jadi kalau Pak Amien Rais melihat penyerahan sertifikat dan rakyat begitu gembiranya pasti tidak akan mengatakan itu pengibulan," ucap mantan Kepala Bappenas ini.
(pmg/sur)