Bagi-bagi Sertifikat Jokowi, Antara Pengibulan dan Misi Suci
Prima Gumilang | CNN Indonesia
Senin, 19 Mar 2018 13:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Majelis kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menuding Presiden Joko Widodo melakukan pembohongan terkait bagi-bagi sertifikat tanah. Sementara PDIP menyebut program Jokowi itu sebagai misi suci yang penuh manfaat untuk masyarakat.
Saat menjadi pembicara diskusi di Bandung pada Minggu (18/3), Amien meminta masyarakat waspada dengan program pembagian sertifikat tanah. Dia menyebut program itu sebagai "pengibulan".
Menanggapi hal itu, politikus PDIP Arteria Dahlan menyatakan Amien tak sepantasnya melontarkan pernyataan tersebut sebelum memahami program pembagian tanah.
Arteria menjelaskan program pembagian sertifikat merupakan bagian dari reforma agraria. Konsep itu telah digaungkan sejak era Presiden Sukarno yang baru bisa direalisaskan di era Jokowi.
"Program ini kan program mulia, misi suci, bagaimana tanah dapat berfungsi sosial yang penuh kemanfaatan," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (19/3).
Arteria mengatakan program tersebut tidak hanya menerbitkan sertifikat tanah tapi juga memberikan akses pembiayaan terkait pengelolan atas tanah, baik perkebunan, pertanian dan perikanan.
"Saat ini pembagian tanah-tanah tersebut dikonstruksikan dalam program terintegrasi yakni redistribusi aset plus access reform," ujarnya.
Arteria mengklaim program ini sangat transparan, akuntabel, bermanfaat dan tak terkait dengan pemilu.
"Harusnya ini semua diapresiasi oleh Pak Amien. Apalagi ini kan 'jihad', Pak Jokowi sudah mewakafkan diri untuk berani pasang badan bagi-bagi tanah untuk rakyat, yang bisa saja dikemudian hari dipermasalahkan, kalau BPN tidak benar bekerja," katanya.
Jokowi mengejar target jangka panjang pada 2023 sebanyak 126 juta sertifikat tanah. Khusus 2018, ia menargetkan Agararia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan 7 juta sertifikat tanah.
Pada tahun sebelumnya, Kementerian ATR/BPN ditargetkan menerbitkan 5 juta sertifikat, namun hanya 4,3 juta sertifikat yang bisa dikeluarkan dan dibagikan ke masyarakat.
Kini, dari total target 126 juta sertifikat tanah, Kementerian ATR/BPN sampai 2017 baru bisa menerbitkan sebanyak 51 juta sertifikat.
"Sudah perintahkan kepada Pak Menteri, Pak Menteri tahun ini tujuh juta. Jangan ditawar, kalau tidak bisa tujuh juta saya ganti, saya copot, saya copot menterinya," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari laman resmi setkab.go.id, Selasa (6/3).
Sebelumya Amien Rais menyatakan bahwa program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi merupakan suatu pembohongan.
"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien di Bandung kemarin seperti diberitakan Detikcom. (pmg/sur)
Saat menjadi pembicara diskusi di Bandung pada Minggu (18/3), Amien meminta masyarakat waspada dengan program pembagian sertifikat tanah. Dia menyebut program itu sebagai "pengibulan".
Menanggapi hal itu, politikus PDIP Arteria Dahlan menyatakan Amien tak sepantasnya melontarkan pernyataan tersebut sebelum memahami program pembagian tanah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arteria menjelaskan program pembagian sertifikat merupakan bagian dari reforma agraria. Konsep itu telah digaungkan sejak era Presiden Sukarno yang baru bisa direalisaskan di era Jokowi.
"Program ini kan program mulia, misi suci, bagaimana tanah dapat berfungsi sosial yang penuh kemanfaatan," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (19/3).
"Saat ini pembagian tanah-tanah tersebut dikonstruksikan dalam program terintegrasi yakni redistribusi aset plus access reform," ujarnya.
Arteria mengklaim program ini sangat transparan, akuntabel, bermanfaat dan tak terkait dengan pemilu.
"Harusnya ini semua diapresiasi oleh Pak Amien. Apalagi ini kan 'jihad', Pak Jokowi sudah mewakafkan diri untuk berani pasang badan bagi-bagi tanah untuk rakyat, yang bisa saja dikemudian hari dipermasalahkan, kalau BPN tidak benar bekerja," katanya.
Jokowi mengejar target jangka panjang pada 2023 sebanyak 126 juta sertifikat tanah. Khusus 2018, ia menargetkan Agararia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan 7 juta sertifikat tanah.
Pada tahun sebelumnya, Kementerian ATR/BPN ditargetkan menerbitkan 5 juta sertifikat, namun hanya 4,3 juta sertifikat yang bisa dikeluarkan dan dibagikan ke masyarakat.
Kini, dari total target 126 juta sertifikat tanah, Kementerian ATR/BPN sampai 2017 baru bisa menerbitkan sebanyak 51 juta sertifikat.
"Sudah perintahkan kepada Pak Menteri, Pak Menteri tahun ini tujuh juta. Jangan ditawar, kalau tidak bisa tujuh juta saya ganti, saya copot, saya copot menterinya," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari laman resmi setkab.go.id, Selasa (6/3).
Sebelumya Amien Rais menyatakan bahwa program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi merupakan suatu pembohongan.
"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien di Bandung kemarin seperti diberitakan Detikcom. (pmg/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK