Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo bertemu jajaran dewan pengarah, kepala, serta anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/3).
Kehadiran BPIP dipimpin Ketua Dewan Pengarah Megawati Soekarnoputri. Ia mengaku senang dan timnya siap bekerja setelah status lembaganya berubah menjadi BPIP.
Dalam kesempatan itu, Megawati mewakili seluruh anggota berterima kasih kepada Jokowi karena telah mengubah lembaganya dari Unit Kerja Presiden (UKP) menjadi badan setingkat menteri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Atas nama semua yang ada di BPIP mengucapkan terima kasih karena sepuh-sepuh ini suka agak rewel tanya sama saya kapan (diubah setingkat menteri)," kata Megawati.
Pernyataan Megawati membuat Jokowi dan sejumlah menteri serta jajaran BPIP tertawa mendengarnya.
Setelah perubahan status, BPIP kini dianggap memiliki kewenangan yang membuat kerja lebih cepat dan luas terutama dalam berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga.
"Saat menjadi UKP PIP kami kewalahan karena permintaan bukan hanya dari kalangan birokrasi tapi juga dari masyarakat sangat menginginkan diadakan pertemuan-pertemuan," katanya.
Ketua Umum PDI Perjuangan ini menyatakan perubahan nomenklatur ini tidak perlu disertai pelantikan kembali. Ia menganggap pertemuan ini sebagai rapat yang tertunda.
Megawati juga berkelakar mengenai senioritas para anggota dewan pengarah seperti Wakil Presiden keenam Try Sutrisno, Ketua MUI Ma'ruf Amin, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, serta Ketua Umum PGI Andreas Anangguru Yewangoe.
"Kami Dewan Pengarah cukup berumur, tapi kalau dilihat semangatnya luar biasa. Sehingga terima kasih sekali lagi," ucap Presiden kelima RI ini.
Selain berterima kasih, Megawati juga melaporkan dalam beberapa bulan belakangan mereka telah bertemu Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Ia juga meminta waktu Presiden untuk bisa membahas hasil pertemuan BPIP bersama MPR beberapa waktu lalu.
"Pertemuan dengan MPR menurut saya harus segera dilaporkan kepada bapak presiden. Kalau sekiranya memungkinkan," katanya.
(pmg/gil)