Sekjen Pastikan Hubungan Demokrat dan PDIP Baik-Baik Saja
Ihsan Dalimunthe | CNN Indonesia
Jumat, 23 Mar 2018 22:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan memastikan hubungan politik antara Demokrat dan PDIP menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 berjalan dengan baik. Hinca menepis tudingan jika hubungan kedua partai tengah memanas.
Walaupun, Partai Demokrat memang tidak terima dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyeret-nyeret Demokrat dan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Hinca mengaku pernyataan Demokrat hanya untuk melakukan klarifikasi terhadap tudingan Hasto.
"Jadi kalau dibilang perseteruan yang mengancam hubungan di Pilpres tidak ada. Sama sekali tidak ada masalah. Kami cuma klarifikasi saja pernyataan Sekjen PDIP. Hubungan kami baik-baik saja," kata Hinca kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/3).
Hinca tidak menampik jika pertemuan antara PDIP dan Demokrat untuk meluruskan opini yang sudah dilontarkan akan segera dilakukan. Namun saat ini pihaknya masih ada di luar Jakarta.
"Komunikasi politik (PDIP-Demokrat) itu keniscayaan dan harus terus menerus dipelihara," tegas Hinca.
Lebih lanjut, Hinca pun mendukung pernyataan sikap Presiden Joko Widodo yang mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus e-KTP. Menurut Hinca, karena hal tersebut merupakan fakta hukum yamg terjadi di persidangan lewat pernyataan mantan Ketua DPR Setya Novanto, maka Demokrat akan mempercayakan sepenuhnya pada Majelis Hakim dan KPK.
"Kami percaya Majelis Hakim dan KPK bisa melakukan tugasnya secara profesional dan taat hukum serta bebas dari intervensi manapun. Kita dukung proses penegakan hukum yang ada dengan baik," urai Hinca.
Sebelumnya, Hinca menilai PDIP cuci tangan dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Menurutnya, Hasto telah menyalahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mendiskreditkan Partai Demokrat dalam kasus ini.
Hinca mengatakan PDIP berusaha melindungi keterlibatan kadernya, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus tersebut dengan cara menyalahkan pihak lain.
Hinca menuturkan argumentasi Hasto yang menyebut partai oposisi tidak mungkin korupsi proyek pemerintah adalah argumentasi yang dangkal, lemah, dan mengada-ada.
Dia pun heran dengan Hasto karena dianggap tidak memahami tindak pidana korupsi dalam sebuah kebijakan. Hinca mengatakan korupsi merupakan tindakan pribadi, karena itu tak bisa menyalahkan partai penguasa atau pemerintah yang tengah berkuasa.
Hinca mengatakan tidak ada partai oposisi saat ini yang menyalahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ketika ada kader yang telibat korupsi proyek pemerintah. (dal)
Walaupun, Partai Demokrat memang tidak terima dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyeret-nyeret Demokrat dan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Hinca mengaku pernyataan Demokrat hanya untuk melakukan klarifikasi terhadap tudingan Hasto.
"Jadi kalau dibilang perseteruan yang mengancam hubungan di Pilpres tidak ada. Sama sekali tidak ada masalah. Kami cuma klarifikasi saja pernyataan Sekjen PDIP. Hubungan kami baik-baik saja," kata Hinca kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hinca tidak menampik jika pertemuan antara PDIP dan Demokrat untuk meluruskan opini yang sudah dilontarkan akan segera dilakukan. Namun saat ini pihaknya masih ada di luar Jakarta.
"Komunikasi politik (PDIP-Demokrat) itu keniscayaan dan harus terus menerus dipelihara," tegas Hinca.
Lebih lanjut, Hinca pun mendukung pernyataan sikap Presiden Joko Widodo yang mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus e-KTP. Menurut Hinca, karena hal tersebut merupakan fakta hukum yamg terjadi di persidangan lewat pernyataan mantan Ketua DPR Setya Novanto, maka Demokrat akan mempercayakan sepenuhnya pada Majelis Hakim dan KPK.
"Kami percaya Majelis Hakim dan KPK bisa melakukan tugasnya secara profesional dan taat hukum serta bebas dari intervensi manapun. Kita dukung proses penegakan hukum yang ada dengan baik," urai Hinca.
Sebelumnya, Hinca menilai PDIP cuci tangan dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Menurutnya, Hasto telah menyalahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mendiskreditkan Partai Demokrat dalam kasus ini.
Hinca mengatakan PDIP berusaha melindungi keterlibatan kadernya, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus tersebut dengan cara menyalahkan pihak lain.
Hinca menuturkan argumentasi Hasto yang menyebut partai oposisi tidak mungkin korupsi proyek pemerintah adalah argumentasi yang dangkal, lemah, dan mengada-ada.
Dia pun heran dengan Hasto karena dianggap tidak memahami tindak pidana korupsi dalam sebuah kebijakan. Hinca mengatakan korupsi merupakan tindakan pribadi, karena itu tak bisa menyalahkan partai penguasa atau pemerintah yang tengah berkuasa.
Hinca mengatakan tidak ada partai oposisi saat ini yang menyalahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ketika ada kader yang telibat korupsi proyek pemerintah. (dal)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK