Disindir Hasto PDIP, Demokrat Sebut Wacana Koalisi Terganggu
Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Jumat, 23 Mar 2018 17:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifudin Hasan menyatakan bahwa pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto soal kasus e-KTP mengganggu wacana koalisi di Pemilu 2019.
"Kalau dibilang mengganggu, ya sangat mengganggu," ujar dia, saat dihubungi, Jumat (23/3).
Politikus yang akrab dipanggil Syarief Hasan ini menyebut Hasto seharusnya memahami bahwa masalah korupsi e-KTP bukan ada pada pemerintahan SBY atau bahkan Partai Demokrat. Pasalnya, kebijakan tersebut dibuat sesui dengan UU dan merupakan program nasional.
Hasto, katanya, seharusnya menyadari bahwa korupsi proyek e-KTP adalah ulah individu. Hal itu terlihat dalam fakta persidangan selama ini.
"Nah yang melakukan korupsi siapa. Jangan dibalik-balik," cetusnya.
Terkiat dengan tudingan Setnov terhadap Ketua DPP PDIP non-aktif Puan Maharani dan mantan Sekjen PDIP Pramono Anung, Syarief menilai hal tersebut sebaiknya diserahkan kepada pembuktian di pengadilan.
Jika terbukti bersalah, ia meminta kedua pejabat di Kabinet Kerja itu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.
"Kalau tidak terbukti ya direhabitasi namanya. Kan begitu," ujar Syarief.
Di sisi lain, Syarief hasan kembali menyampaikan bergabungnya Demokrat ke dalam koalisi PDIP masih sebatas wacana. Demokrat juga tidak menutup kemungkinan batal berkoalisi jika tidak menemui kesepakatan, terlebih adanya polemik saat ini.
"Ini kan kemungkinan. Kemungkinan itu kan bisa iya, bisa tidak. Lihat saja nanti," ucap dia.
Lebih dari itu, Syarief mengingatkan seluruh partai tetap saling menghargai di tengah proses penjajakan koalisi jelang Pemilu 2019.
Sebelumnya, Hasto mengatakan ada upaya yang mencoba menyeret persoalan e-KTP sebagai bagian tanggung jawab PDIP. Padahal saat proyek itu bergulir, kata Hasto, PDIP bukan bagian dari partai penguasa.
"Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa," katanya.
Hal itu kata dia ditunjukan dengan absennya PDIP di kursi menteri selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan e-KTP sekalipun," ujarnya. (arh/gil)
"Kalau dibilang mengganggu, ya sangat mengganggu," ujar dia, saat dihubungi, Jumat (23/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah yang melakukan korupsi siapa. Jangan dibalik-balik," cetusnya.
 Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Rumah Pergerakan Graha Gus Dur, Jakarta, Senin (5/2). (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki) |
Jika terbukti bersalah, ia meminta kedua pejabat di Kabinet Kerja itu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.
"Kalau tidak terbukti ya direhabitasi namanya. Kan begitu," ujar Syarief.
Di sisi lain, Syarief hasan kembali menyampaikan bergabungnya Demokrat ke dalam koalisi PDIP masih sebatas wacana. Demokrat juga tidak menutup kemungkinan batal berkoalisi jika tidak menemui kesepakatan, terlebih adanya polemik saat ini.
"Ini kan kemungkinan. Kemungkinan itu kan bisa iya, bisa tidak. Lihat saja nanti," ucap dia.
Sebelumnya, Hasto mengatakan ada upaya yang mencoba menyeret persoalan e-KTP sebagai bagian tanggung jawab PDIP. Padahal saat proyek itu bergulir, kata Hasto, PDIP bukan bagian dari partai penguasa.
"Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa," katanya.
"Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan e-KTP sekalipun," ujarnya. (arh/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK