Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan masih mengkaji soal laporan Greenomics yang menyebut dirinya telah memberi izin lahan seluas 1,64 juta hektare saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan tahun 2009-2014.
"Saya masih lihat datanya," ujar Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/3).
Meski enggan berkomentar soal data tersebut, Zulhas tidak mengelak pernah mencanangkan program 3 juta hektare lahan hutan untuk berbagai kepentingan saat menjabat sebagai Menhut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari total lahan itu, ia mengaku baru 1,3 juta lahan yang berhasil dieksekusi dan diteruskan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Perhutanan Sosial.
Selain untuk perhutanan sosial, Zulhas juga tidak mengelak pernah mewacanakan untuk membuka 1 juta hektare lahan hutan untuk mendukung program swasembada gula dan pertanian yang dicanangkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Namun, pembukaan lahan itu urung dilaksanakan lantaran lahan hutan tidak bisa dirubah menjadi lahan perkebunan atau pertanian. Ia berkata hama menjadi faktor utama program itu gagal, selain faktor infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).
"Di hutan tanam gula tidak bisa. Jadi tidak bisa lanjut," ujarnya.
Di sisi lain, Zulhas mengaku curiga data yang disampaikan oleh Greenomics memiliki keterkaitan dengan dampak pernyataan Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais yang menyebut program bagi-bagi sertifikat lahan yang dilakukan Jokowi adalah bentuk 'pengibulan'.
Oleh karena itu, ia enggan terlalu dini berkomentar sebelum melihat lebih lanjut data yang dimilikinya atas pembukaan lahan kehutanan.
"Jadi nanti kita lihat lebih jelas. Ini kan respons karena pak Amien toh," ujar Zulkifli.
Sebelumnya, Greenomics Indonesia menyebut kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan selama Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan mencapai 1,64 juta hektare. Hal itu merupakan hasil studi Greenomics soal pelepasan kawasan hutan pada 2004-2017.
Izin-izin perkebunan yang diterbitkan oleh Zulkifli dinilai setara dengan hampir 70% dari total luas izin perkebunan yang telah diberikan kepada para pebisnis selama periode 2004-2017.
Angka tersebut belum termasuk luas areal perkebunan sawit yang 'diputihkan' dari stempel kawasan hutan pada periode ketika Zulkifli menjabat sebagai Menteri Kehutanan.
(dal/asa)