Greenomics: Kebun Sawit Dominasi Areal Moratorium Gambut

Agust Supriadi , CNN Indonesia | Kamis, 21/01/2016 10:42 WIB
Greenomics: Kebun Sawit Dominasi Areal Moratorium Gambut Kebun kelapa sawit berada di konsesi sebuah perusahaan industri kehutanan terlihat dari udara di Provinsi Riau, Rabu (29/4). (Antara Foto/FB Anggoro)
Jakarta, CNN Indonesia -- Greenomics Indonesia menilai kemitraan perubahan iklim antara Indonesia-Norwegia, yang ditandatangani pada Mei 2010, telah menyimpang dari tujuan. Salah satunya menyangkut kesepakatan moratorium pembukaan lahan gambut yang tidak terjadi di Provinsi Riau.

Vanda Mutia Dewi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia menuturkan areal moratorium gambut merupakan salah satu produk dari kemitraan perubahan iklim antara Norwegia-Indonesia. Namun pada kenytaannya,  areal moratorium tersebut justru didominasi oleh hamparan perkebunan sawit.

Berdasarkan penelusuran Greenomics, hampir 1,3 juta hektar areal moratorium gambut yang tersebar di Provinsi Riau, mayoritasnya merupakan hamparan perkebunan sawit.

Fakta tersebut diungkap dalam laporan Greenomics berjudul “The Climate Scandal? Indonesia’s peatland moratorium areas dominated by a significant expanse of palm oil plantation".

Menurutnya, kemitraan Norwegia-Indonesia pada pertengahan Mei 2010 bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam menurunkan emisi secara signifikan, di antaranya, dengan menghindari terjadinya pembukaan lahan gambut.

Vanda menyayangkan, areal moratorium gambut yang disepakati kedua negara saat ini justru mayoritas merupakan hamparan perkebunan sawit.

"Itu tidak hanya terjadi di Provinsi Riau, namun juga tersebar di provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera dan Kalimantan," ujar Vanda melalui keterangan tertulis, Kamis (21/1).

Dia menilai salah kelola areal moratorium gambut saat ini merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya kepada pemerintahan sekarang.

"Pihak-pihak yang terkait dengan implementasi kemitraan Norwegia-Indonesia tersebut tentu harus menjelaskan ke publik, mengapa mayoritas areal moratorium gambut ternyata isinya adalah perkebunan sawit," jelas Vanda.

Laporan Greenomics tersebut juga mengaitkan keterlibatan rantai pasokan minyak sawit dari grup bisnis besar yang tergabung sebagai penandatangan Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP). Antara lain yang disebut Greenomics adalah Wilmar, Musim Mas, Golde Agri Resources, Cargill, dan Asian Agri.

"Sebagai penandatangan IPOP, tentu saja rantai pasokan minyak sawit dari grup-grup bisnis besar itu harus bebas dari areal moratorium gambut, baik yang tersebar di Sumatera maupun Kalimantan. Mereka harus mengambil sikap dan keputusan cepat," tutup Vanda.