Bongkar Vila Liar, Pemkab Bogor Minta Bantuan Dana ke DKI

Mesha Mediani, CNN Indonesia | Selasa, 03/04/2018 21:35 WIB
Bongkar Vila Liar, Pemkab Bogor Minta Bantuan Dana ke DKI Ilusrasi vila di Puncak, Bogor, Jawa Barat. (CNN Indonesia/Andito Gilang Pratama).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pembongkaran vila liar di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bogor tahun ini karena menjadi salah satu penyebab banjir. Namun karena keterbatasan anggaran, Pemkab Bogor meminta bantuan dana dari Pemprov DKI.

Saat ini, Pemkab Bogor sedang mendata kepemilikan vila penyebab banjir tersebut karena berdiri di daerah resapan air.

"Prioritas. Itu yang kita usulkan karena keterbatasan anggaran tadi, kemudian kami sedang inventarisasi ulang untuk vila-vila karena menyangkut kepemilikan tanahnya," kata Bupati Bogor Nurhayati di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/4).



Demikian disampaikan Nurhayati usai Rapat Kerja Kepala Daerah Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) bersama Gubernur DKI Anies Baswedan selaku Ketua BKSP Jabodetabekjur.

Nurhayati mengakui bahwa pihaknya tidak menindaklajuti vila liar pada tahun lalu.

"Kewenangan pertanahan bukan di kami. Kami hanya masuk dari segi izin mendirikan bangunannya saja. Dan ini sudah termasuk program yang kami usulkan dalam rapat ini," ujarnya.


Karena itu, Pemkab Bogor pun akan mengajukan permohonan dana hibah tahun 2019 dari Pemprov DKI untuk mengeksekusi pembongkaran vila liar di Puncak. Selain itu, dana hibah itu juga akan digunakan untuk reboisasi, pembuatan waduk, situ, dan embung.

Bantuan anggaran itu nantinya juga akan digunakan untuk pembangunan Jalur Puncak II yang diharapkan mampu mengurangi kemacetan Jalur Puncak I.

"Jalur Puncak I di samping solusi macet, tetapi juga membuka pertumbuhan di Cianjur, Bekasi, dan Karawang. Mudah-mudahan melalui BKSP," ujarnya.


Tahun 2018, DKI memberikan dana hibah sebesar Rp11 miliar kepada Pemkab Bogor. Salah satunya untuk pengadaan jaring sampah terapung, termasuk pembangunan Pusat Pengolahan Sampah Terpadu (PPST) di Nambo.

"Dari gubernur Rp11 milyar 2018 itu kecil sekali. Makanya 2019 kita dorong lagi dengan kepemimpinan beliau sebagai ketua BKSP," ujarnya. (osc/osc)