Pemprov DKI Bebaskan Pajak Reklame Iklan Asian Games

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggratiskan pajak reklame iklan terkait Asian Games 2018. Hal itu dilakukan buat menunjang promosi ajang multiolahraga terbesar se-Asia akan digelar pada 18 Agustus sampai 2 September mendatang.

Pajak reklame itu bisa gratis bila terdapat materi dan logo terkait kegiatan Asian Games.

"Sepanjang sponsornya hanya menyampaikan logo dan nama usaha, tidak bersifat komersial. Itu dapat dibebaskan pajaknya," kata Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Edi Sumantri, saat rapat teknis persiapan Asian Games bersama INASGOC di Balai Kota, Jumat (6/4).

Lihat juga: Sekolah di Jakarta Libur Sembilan Hari saat Asian Games

Pemprov DKI juga akan bekerja sama dengan pengelola bioskop di ibu kota agar iklan Asian Games bisa ditayangkan sebelum pemutaran film. Konten iklan juga diimbau supaya terpasang di berbagai elevator di pusat perbelanjaan. Menurut Edi, para pengelola pusat perbelanjaan menyambut baik usul itu.

"Sebelum menonton mereka bisa lihat iklan Asian Games, tetapi konten dari INASGOC belum ada," katanya.

Edi pun menginginkan agar pajak tiket Asian Games juga dihapus untuk menambah angka penjualan. Namun, kebijakan itu mutlak ada di tangan Gubernur Anies Baswedan.

Lihat juga: Obor Asian Games Lewati 51 Lokasi di Indonesia

Hanya saja, kata Edi, kebijakan gubernur itu juga merujuk pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Pada ketentuan umum pajak daerah itu, pembebasan pajak hanya bisa karena asas keadilan dan resiprositas.

"Asas keadilan disebutkan dibebaskan pajak kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. Lalu di perda itu disebutkan kewenangan gubernur dapat memberikan pengurangan sebesar 50 persen dari pokok pajak dengan pertimbangan adanya kepentingan daerah," kata Edi.

Edi menyebut, Kota Palembang yang juga menggelar Asian Games sudah membebaskan pajak dari tiket.

"Nanti saya lihat, barangkali perda mereka membolehkan. Sedangkan perda kita membatasi karena dua hal tadi, asas keadilan dan asas resiprositas. Sehingga, bukan kami tidak memberikan, tetapi kami menjaga supaya ini sesuai ketentuan perda," kata Edi. (ayp/ayp)