ANALISIS
Prabowo Sering Bertemu Luhut, Koalisi Gerindra Belum Matang
Feri Agus | CNN Indonesia
Sabtu, 07 Apr 2018 19:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Restoran Sumire, Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (6/4). Gerindra menyebut Prabowo dan Luhut sering bertemu.
Belum diketahui secara pasti isi pembicaraan kedua pensiunan jenderal TNI AD itu pada pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam, kemarin.
Gerindra menilai pertemuan Prabowo dengan Luhut sebagai silaturahmi biasa antara kawan lama. Keduanya sama-sama besar di korps baret merah atau Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD.
"Pertemuan kemarin itu pertemuan biasa antara dua tokoh, dua mantan tentara. Memang mereka silaturahmi biasa, secara berkala bertemu," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (7/4).
Meskipun sebagai kawan lama, kata Riza posisi Luhut dan Prabowo berada di barisan berbeda. Luhut merupakan bagian pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sedangkan Prabowo pemimpin Gerindra, sebagai opisisi pemerintah.
Menurut Riza, posisi Luhut dan Prabowo yang saat ini berbeda tak menghalangi keduanya untuk tetap berkomunikasi dan berdiskusi tentang kondisi bangsa. Riza menyebut Prabowo cukup sering bertemu dengan Luhut untuk saling bertukar gagasan.
"Yang pasti mereka diskusi masalah-masalah bangsa sekarang dan ke depan. Mereka berdua kan, saling melengkapi agar situasi bangsa ke depan lebih baik," ujarnya.
Riza meyakini pertemuan sang Ketua Umum dengan Luhut tak mempengaruhi koalisi Gerindra dengan PKS, maupun dengan partai lain, seperti PAN, PKB maupun Demokrat. Menurut Riza, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan keempat partai itu.
"Insya Allah PKS akan dukung Prabowo, hampir tidak mungkin dukung Pak Jokowi lah PKS. Mudah-mudahan diikuti oleh PAN, PKB, Demokrat, PBB juga Insyaallah," kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun CNNIndonesia.com, belum ada titik temu antara Gerindra dan PKS, meskipun Prabowo rutin berkomunikasi dengan Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.
Gerindra sempat membentuk tim internal khusus guna memastikan koalisi dengan partai lain, seperti PKS, PAN, PKB hingga Demokrat. Tim internal itu dipimpin Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra.
Dalam tim itu, Sandiaga dibantu dua Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, Ketua DPP Desmond Mahesa, serta Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik.
Koalisi dengan partai lain menjadi kunci Gerindra untuk bisa mengusung Prabowo menjadi calon presiden (capres) pada pilpres 2019.
Pasalnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik atau gabungan partai politik wajib memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.
Gerindra sendiri hanya memiliki 73 kursi di DPR atau 14.760.371 (11,81%) suara sah nasional dari Pemilu 2014. Masih kurang sekitar 40 kursi guna memenuhi syarat mengusung capres dan cawapres dalam pilpres 2019.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut pihaknya tak terpengaruh dengan pertemuan Prabowo dan Luhut kemarin. Menurutnya, pertemuan itu merupakan salah satu bentuk komunikasi politik antara pemerintah dengan oposisi.
"Bagus, komunikasi politik baik dijalankan," kata Mardani saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.
Mardani mengklaim komunikasi antara PKS dengan Gerindra terus terjalin dan semakin harmonis. Dia mengatakan PKS belum mendeklarasikan Prabowo sebagai capres 2019 lantaran masih menunggu Gerindra untuk lebih dahulu melakukan deklarasi.
"Kami tunggu Gerindra (untuk deklarasi lebih dulu Prabowo sebagai Capres 2019)," tuturnya.
PKS Masih Tawar-menawar
Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Idil Akbar menilai PKS belum mengeluarkan pernyataan terbuka untuk mengusung Prabowo sebagai capres 2019 lantaran masih terjadi proses tawar-menawar antara partai yang berkoalisi pada pilpres 2014.
Menurut dia, PKS masih mencari sosok yang lebih kuat untuk menandingi Jokowi, selaku petahana.
"Dalam hal ini, menurut saya, PKS itu masih mencari-cari figur lain yang kemudian bisa lebih kuat dalam menandingi Jokowi," tutur Idil kepada CNNIndonesia.com.
"Kita tahu PKS sudah mengeluarkan beberapa nama kadernya yang akan dicalonkan (untuk pilpres 2019). PKS menurut saya sedang cawe-cawe dengan partai lain," kata dia melanjutkan.
Idil berpendapat salah satu hal yang belum disepakati Gerindra dengan PKS untuk berkoalisi adalah masalah cawapres pendamping Prabowo. Dia menyebut dalam konteks koalisi, kepentingan masing-masing partai politik memang harus terakomodasi.
Namun, lanjut Idil yang menjadi pertanyaan saat ini apakah calon pendamping yang disodorkan PKS memiliki elektabilitas tinggi dan mampu mendongkrak suara Prabowo nantinya.
"Dalam konteks yang lebih besar sebetulnya adalah apakah calon yang ditawarkan PKS ini memiliki nilai kompetitif terhadap itu. Saya kira dalam hal ini harus realistis. Tidak bisa juga untuk memaksakan kehendak bahwa kemudian mampu," kata dia.
Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade memastikan pihaknya akan tetap mengusung Prabowo sebagai capres 2019. Dia membantah ada keraguan Prabowo untuk maju dalam pilpres 2019, setelah menyebut tak ada deklarasi di Rapat Koordinasi Nasional Gerindra 11 April pekan depan.
Menurut Andre, apa yang disampaikan Prabowo di sela-sela Rapat Kerja Nasional Bidang Hukum dan Advokasi DPP Gerindra, Kamis (5/4) lalu itu, untuk mengingatkan bahwa Gerindra belum bisa mengusung sendiri dirinya menjadi capres 2019.
"Pak Prabowo tidak ragu untuk maju pilpres. Beliau menyadari bahwa, Gerindra hanya punya 73 Kursi," kata dia.
Andre menyatakan deklarasi Prabowo sebagai Capres 2019 hanya persoalan waktu saja. Saat ini, kata dia yang diinginkan Prabowo adalah kemantapan partai koalisi, sehingga bisa langsung dideklarasikan bersama dengan cawapres pendampingnya.
"Beliau ingin mematangkan dulu kepastian koalisi lengkap dengan cawapresnya," tuturnya.
Menurut Andre, pihaknya masih memiliki waktu sekitar 4 bulan untuk mematangkan koalisi dan menentukan cawapres pendamping Prabowo. Dia meminta masyarakat bersabar menunggu hasil final Gerindra dan partai koalisi yang nanti akan bergabung.
"Masih cukup waktu untuk Pak Prabowo dan koalisinya untuk menimbang siapa cawapres yang tepat dan kapan akan melakukan deklarasi," ujarnya. (pmg)
Belum diketahui secara pasti isi pembicaraan kedua pensiunan jenderal TNI AD itu pada pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam, kemarin.
Gerindra menilai pertemuan Prabowo dengan Luhut sebagai silaturahmi biasa antara kawan lama. Keduanya sama-sama besar di korps baret merah atau Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun sebagai kawan lama, kata Riza posisi Luhut dan Prabowo berada di barisan berbeda. Luhut merupakan bagian pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sedangkan Prabowo pemimpin Gerindra, sebagai opisisi pemerintah.
"Yang pasti mereka diskusi masalah-masalah bangsa sekarang dan ke depan. Mereka berdua kan, saling melengkapi agar situasi bangsa ke depan lebih baik," ujarnya.
Riza meyakini pertemuan sang Ketua Umum dengan Luhut tak mempengaruhi koalisi Gerindra dengan PKS, maupun dengan partai lain, seperti PAN, PKB maupun Demokrat. Menurut Riza, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan keempat partai itu.
"Insya Allah PKS akan dukung Prabowo, hampir tidak mungkin dukung Pak Jokowi lah PKS. Mudah-mudahan diikuti oleh PAN, PKB, Demokrat, PBB juga Insyaallah," kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun CNNIndonesia.com, belum ada titik temu antara Gerindra dan PKS, meskipun Prabowo rutin berkomunikasi dengan Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.
Gerindra sempat membentuk tim internal khusus guna memastikan koalisi dengan partai lain, seperti PKS, PAN, PKB hingga Demokrat. Tim internal itu dipimpin Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra.
Dalam tim itu, Sandiaga dibantu dua Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, Ketua DPP Desmond Mahesa, serta Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik.
Koalisi dengan partai lain menjadi kunci Gerindra untuk bisa mengusung Prabowo menjadi calon presiden (capres) pada pilpres 2019.
Pasalnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik atau gabungan partai politik wajib memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.
Gerindra sendiri hanya memiliki 73 kursi di DPR atau 14.760.371 (11,81%) suara sah nasional dari Pemilu 2014. Masih kurang sekitar 40 kursi guna memenuhi syarat mengusung capres dan cawapres dalam pilpres 2019.
 Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (kiri) menyatakan partainya tetap harmonis dengan Gerindra. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
"Bagus, komunikasi politik baik dijalankan," kata Mardani saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.
Mardani mengklaim komunikasi antara PKS dengan Gerindra terus terjalin dan semakin harmonis. Dia mengatakan PKS belum mendeklarasikan Prabowo sebagai capres 2019 lantaran masih menunggu Gerindra untuk lebih dahulu melakukan deklarasi.
"Kami tunggu Gerindra (untuk deklarasi lebih dulu Prabowo sebagai Capres 2019)," tuturnya.
PKS Masih Tawar-menawar
Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Idil Akbar menilai PKS belum mengeluarkan pernyataan terbuka untuk mengusung Prabowo sebagai capres 2019 lantaran masih terjadi proses tawar-menawar antara partai yang berkoalisi pada pilpres 2014.
Menurut dia, PKS masih mencari sosok yang lebih kuat untuk menandingi Jokowi, selaku petahana.
"Dalam hal ini, menurut saya, PKS itu masih mencari-cari figur lain yang kemudian bisa lebih kuat dalam menandingi Jokowi," tutur Idil kepada CNNIndonesia.com.
"Kita tahu PKS sudah mengeluarkan beberapa nama kadernya yang akan dicalonkan (untuk pilpres 2019). PKS menurut saya sedang cawe-cawe dengan partai lain," kata dia melanjutkan.
Idil berpendapat salah satu hal yang belum disepakati Gerindra dengan PKS untuk berkoalisi adalah masalah cawapres pendamping Prabowo. Dia menyebut dalam konteks koalisi, kepentingan masing-masing partai politik memang harus terakomodasi.
Namun, lanjut Idil yang menjadi pertanyaan saat ini apakah calon pendamping yang disodorkan PKS memiliki elektabilitas tinggi dan mampu mendongkrak suara Prabowo nantinya.
"Dalam konteks yang lebih besar sebetulnya adalah apakah calon yang ditawarkan PKS ini memiliki nilai kompetitif terhadap itu. Saya kira dalam hal ini harus realistis. Tidak bisa juga untuk memaksakan kehendak bahwa kemudian mampu," kata dia.
 Prabowo Subianto bertemu Luhut Binsar Pandjaitan bertemu di restoran Jepang, Jakarta. (CNN Indonesia) |
Menurut Andre, apa yang disampaikan Prabowo di sela-sela Rapat Kerja Nasional Bidang Hukum dan Advokasi DPP Gerindra, Kamis (5/4) lalu itu, untuk mengingatkan bahwa Gerindra belum bisa mengusung sendiri dirinya menjadi capres 2019.
"Pak Prabowo tidak ragu untuk maju pilpres. Beliau menyadari bahwa, Gerindra hanya punya 73 Kursi," kata dia.
Andre menyatakan deklarasi Prabowo sebagai Capres 2019 hanya persoalan waktu saja. Saat ini, kata dia yang diinginkan Prabowo adalah kemantapan partai koalisi, sehingga bisa langsung dideklarasikan bersama dengan cawapres pendampingnya.
"Beliau ingin mematangkan dulu kepastian koalisi lengkap dengan cawapresnya," tuturnya.
Menurut Andre, pihaknya masih memiliki waktu sekitar 4 bulan untuk mematangkan koalisi dan menentukan cawapres pendamping Prabowo. Dia meminta masyarakat bersabar menunggu hasil final Gerindra dan partai koalisi yang nanti akan bergabung.
"Masih cukup waktu untuk Pak Prabowo dan koalisinya untuk menimbang siapa cawapres yang tepat dan kapan akan melakukan deklarasi," ujarnya. (pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK