ANALISIS
Minimnya Alternatif Capres di Gerakan #2019GantiPresiden
RZR | CNN Indonesia
Sabtu, 07 Apr 2018 17:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Populi Center Usep S Ahyar menilai bahwa gerakan #2019GantiPresiden semata-mata hanya membangun sentimen masyarakat terhadap presiden Joko Widodo tanpa mampu menawarkan solusi capres alternatif yang bisa menyaingi mantan Walikota Solo tersebut.
"Gerakan itu kan cuma gerakan anti-Jokowi aja yang sedang membangun sentimen ke masyarakat, tapi mereka capresnya sendiri belum jelas, cawapresnya belum jelas, program kerjanya belum jelas," kata Usep saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (7/4).
Usep mengatakan sentimen yang dibangun gerakan tersebut hanya sebagai strategi untuk menyerang secara frontal capres petahana tanpa memiliki solusi dan gagasan yang mumpuni.
Pasalnya, nama-nama kandidat capres maupun cawapres yang diwacanakan oleh kubu tersebut dinilai belum mampu menyaingi tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden Jokowi yang masih terbilang tinggi.
Belakangan, Gerindra dan PKS telah mewacanakan nama-nama capres maupun cawapres seperti Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Usep mengatakan kandidat nama-nama tersebut belum dapat menyaingi Jokowi dari sisi elektabilitas maupun akseptabilitas masyarakat. Ia mengatakan hanya nama Prabowo Subianto yang elektabilitasnya mendekati petahana.
Hasil Survei Populi Center yang diselenggarakan pada 7-18 Februari 2018 lalu menyatakan Prabowo Subianto kalah telak secara head to head dari Joko Widodo jika pemilu dilakukan hari ini. Populi mendasarkan kesimpulannya berdasarkan elektabilitas Jokowi yang mencapai 64,3 persen dan Prabowo sebesar 25,3 persen.
Selain itu, tingkat kepuasan masyararakat terhadap Jokowi saat menjadi presiden dalam kurun tiga tahun terakhir sangat tinggi. Data survei Populi Center, responden yang menyatakan sangat puas sebesar 6,3 persen. Responden yang menyatakan puas sebanyak 57,1 persen.
"Agak berat juga, karena akseptabilitas dan eletabilitas Jokowi masih tinggi ya, yang paling mendekati petahana kan Prabowo, yang lainnya masih dibawah, masih rendah sekali," kata dia.
Usep menilai koalisi oposisi Partai Gerindra maupun PKS harus memutar otak agar capres maupun cawapres yang nantinya mereka usung bisa menandingi kekuatan Jokowi dan tak berakhir dengan kekalahan.
"Nah tantangannya, kalau ganti presiden dia harus punya kapasitas lebih dan harus membuktikan itu, calon mereka harus punya kapaistas mungkin akan lebih baik dengan presiden," kata dia.
Usep lantas menyarankan agar koalisi Gerindra dan PKS dapat mentrasformasikan gerakan #2019GantiPresiden itu ke dalam gerakan yang lebih konkret untuk mencari alternatif tokoh capres dan cawapres yang memiliki kapasitas yang setara dengan Jokowi ketimbang hanya melontarkan sentimen kepada masyarakat.
"Program kerjanya harus lebh baik. Gagasan membangun Indonesianya gimana, dia punya alternatif selain yang ditawarkan Jokowi ga? Jadi publik tidak disodorkan sentimen saja," pungkasnya.
Hanya Lelucon Politik
Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai gerakan #2019GantiPresiden merupakan suatu lelucon politik.
Hal itu dikarenakan pihak partai oposisi hingga saat ini belum memberikan tawaran alternatif capres maupun cawapres kepada masyarakat yang sebanding untuk melawan Jokowi.
"Teriak teriak ganti presiden, namun pada saat yang sama belum ada calon sang penantang atau capres alternatif tersebut untuk mengantikan presiden Jokowi. Jadi terkesan dipaksakan dan utopis," kata Pangi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (6/4).
Pangi melihat nama-nama kandidat capres cawapres yang digulirkan partai oposisi seperti Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan berpeluang menjadi kuda hitam dalam menantang Jokowi.
Akan tetapi, kesemua tokoh tersebut belum dibekali elektabilitas dan restu parpol sebagai tiket untuk maju di Pilpres 2019.
"Mereka belum punya tiket, nggak ada parpol, sukit buat bisa maju, mau pakai apa? Gatot dan Anies pun elektabilitasnya masih di bawah Jokowi dan Prabowo," kata dia.
Pangi lantas menyarankan agar pihak partai oposisi dapat menawarkan alternatif nama capres dan cawapres yang definitif terlebih dulu sebelum menggulirkan wacana #2019GantiPresiden.
Hal itu bertujuan agar masyarakat bisa lebih dini mengetahui track record dari capres/cawapres yang akan diusungnya seperti prestasi, program dan gagasan ketimbang hanya melontarkan wacana politik yang masih abstrak bentuknya.
"Bukan pikiran pendek, tak jelas dan singkat menggulirkan gagasan pokoknya jangan Jokowi, saya pikir itu berbahaya, nggak sehat dan kurang elegan," pungkasnya.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menjadi pencetus gerakan #2019GantiPresiden yang kini sedang ramai di media sosial.
Menurutnya, gerakan itu merupakan gerakan antitesis 'Dua Periode' Joko Widodo menjadi Presiden. Gerakan yang digulirkan lewat media sosial ini diklaim legal dan konstitusional.
Mardani sudah memprediksi gerakan #2019GantiPresiden akan menimbulkan reaksi. Bahkan ia tidak memungkiri slogan gerakan itu terbilang kejam.
Meski begitu, ia menilai hal itu diperlukan agar masyarakat sadar bahwa memilih pemimpin harus didasarkan berbagai pertimbangan.
"Memang gerakan #2019GantiPresiden kesannya seperti kejam, tapi bahasa lugas kadang diperlukan agar kita sadar," ujar Mardani.
Tak hanya PKS, Parti Gerindra pun turut mendukung gerakan tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan sudah waktunya Indonesia memiliki presiden baru di Pilpres 2019
Fadli menilai Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah gagal memimpin roda pemerintahan selama tiga tahun terakhir.
Bahkan, Kaus #2019GantiPresiden laris manis terjual di tengah acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bidang Hukum dan Advokasi DPP Gerindra, di Hotel Sultan, Jakarta.
(dal)
"Gerakan itu kan cuma gerakan anti-Jokowi aja yang sedang membangun sentimen ke masyarakat, tapi mereka capresnya sendiri belum jelas, cawapresnya belum jelas, program kerjanya belum jelas," kata Usep saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (7/4).
Usep mengatakan sentimen yang dibangun gerakan tersebut hanya sebagai strategi untuk menyerang secara frontal capres petahana tanpa memiliki solusi dan gagasan yang mumpuni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasalnya, nama-nama kandidat capres maupun cawapres yang diwacanakan oleh kubu tersebut dinilai belum mampu menyaingi tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden Jokowi yang masih terbilang tinggi.
Belakangan, Gerindra dan PKS telah mewacanakan nama-nama capres maupun cawapres seperti Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
 Foto: ANTARA FOTO/Muhammad AdimajaElektabilitas Prabowo dinilai masih jauh dari Jokowi |
Hasil Survei Populi Center yang diselenggarakan pada 7-18 Februari 2018 lalu menyatakan Prabowo Subianto kalah telak secara head to head dari Joko Widodo jika pemilu dilakukan hari ini. Populi mendasarkan kesimpulannya berdasarkan elektabilitas Jokowi yang mencapai 64,3 persen dan Prabowo sebesar 25,3 persen.
Selain itu, tingkat kepuasan masyararakat terhadap Jokowi saat menjadi presiden dalam kurun tiga tahun terakhir sangat tinggi. Data survei Populi Center, responden yang menyatakan sangat puas sebesar 6,3 persen. Responden yang menyatakan puas sebanyak 57,1 persen.
"Agak berat juga, karena akseptabilitas dan eletabilitas Jokowi masih tinggi ya, yang paling mendekati petahana kan Prabowo, yang lainnya masih dibawah, masih rendah sekali," kata dia.
Usep menilai koalisi oposisi Partai Gerindra maupun PKS harus memutar otak agar capres maupun cawapres yang nantinya mereka usung bisa menandingi kekuatan Jokowi dan tak berakhir dengan kekalahan.
"Nah tantangannya, kalau ganti presiden dia harus punya kapasitas lebih dan harus membuktikan itu, calon mereka harus punya kapaistas mungkin akan lebih baik dengan presiden," kata dia.
Usep lantas menyarankan agar koalisi Gerindra dan PKS dapat mentrasformasikan gerakan #2019GantiPresiden itu ke dalam gerakan yang lebih konkret untuk mencari alternatif tokoh capres dan cawapres yang memiliki kapasitas yang setara dengan Jokowi ketimbang hanya melontarkan sentimen kepada masyarakat.
"Program kerjanya harus lebh baik. Gagasan membangun Indonesianya gimana, dia punya alternatif selain yang ditawarkan Jokowi ga? Jadi publik tidak disodorkan sentimen saja," pungkasnya.
 Calon dan gagasan alternatif untuk melawan petahana Jokowi dinilai belum muncul. (CNN Indonesia/Christie Stefanie) |
Hanya Lelucon Politik
Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai gerakan #2019GantiPresiden merupakan suatu lelucon politik.
Hal itu dikarenakan pihak partai oposisi hingga saat ini belum memberikan tawaran alternatif capres maupun cawapres kepada masyarakat yang sebanding untuk melawan Jokowi.
"Teriak teriak ganti presiden, namun pada saat yang sama belum ada calon sang penantang atau capres alternatif tersebut untuk mengantikan presiden Jokowi. Jadi terkesan dipaksakan dan utopis," kata Pangi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (6/4).
Pangi melihat nama-nama kandidat capres cawapres yang digulirkan partai oposisi seperti Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan berpeluang menjadi kuda hitam dalam menantang Jokowi.
Akan tetapi, kesemua tokoh tersebut belum dibekali elektabilitas dan restu parpol sebagai tiket untuk maju di Pilpres 2019.
"Mereka belum punya tiket, nggak ada parpol, sukit buat bisa maju, mau pakai apa? Gatot dan Anies pun elektabilitasnya masih di bawah Jokowi dan Prabowo," kata dia.
Pangi lantas menyarankan agar pihak partai oposisi dapat menawarkan alternatif nama capres dan cawapres yang definitif terlebih dulu sebelum menggulirkan wacana #2019GantiPresiden.
 Gatot Nurmantyo dinilai bisa jadi kuda hitam tapi belum punya tiket pilpres 2019. (Dok. Puspen TNI) |
Hal itu bertujuan agar masyarakat bisa lebih dini mengetahui track record dari capres/cawapres yang akan diusungnya seperti prestasi, program dan gagasan ketimbang hanya melontarkan wacana politik yang masih abstrak bentuknya.
"Bukan pikiran pendek, tak jelas dan singkat menggulirkan gagasan pokoknya jangan Jokowi, saya pikir itu berbahaya, nggak sehat dan kurang elegan," pungkasnya.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menjadi pencetus gerakan #2019GantiPresiden yang kini sedang ramai di media sosial.
Menurutnya, gerakan itu merupakan gerakan antitesis 'Dua Periode' Joko Widodo menjadi Presiden. Gerakan yang digulirkan lewat media sosial ini diklaim legal dan konstitusional.
Mardani sudah memprediksi gerakan #2019GantiPresiden akan menimbulkan reaksi. Bahkan ia tidak memungkiri slogan gerakan itu terbilang kejam.
Meski begitu, ia menilai hal itu diperlukan agar masyarakat sadar bahwa memilih pemimpin harus didasarkan berbagai pertimbangan.
"Memang gerakan #2019GantiPresiden kesannya seperti kejam, tapi bahasa lugas kadang diperlukan agar kita sadar," ujar Mardani.
 Anies Baswedan dinilai berpeluang lawan Jokowi tapi belum dibekali elektabilitas tinggi (CNN Indonesia/Safir Makki) |
Tak hanya PKS, Parti Gerindra pun turut mendukung gerakan tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan sudah waktunya Indonesia memiliki presiden baru di Pilpres 2019
Fadli menilai Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah gagal memimpin roda pemerintahan selama tiga tahun terakhir.
Bahkan, Kaus #2019GantiPresiden laris manis terjual di tengah acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bidang Hukum dan Advokasi DPP Gerindra, di Hotel Sultan, Jakarta.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK