Luhut: Mayoritas Warga Indonesia Ingin Jokowi Tetap Presiden

Feri Agus, CNN Indonesia | Sabtu, 07/04/2018 23:14 WIB
Luhut: Mayoritas Warga Indonesia Ingin Jokowi Tetap Presiden Luhut yang merupakan purnawirawan jenderal militer kini adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dalam kabinet Presiden RI Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo tak perlu diganti. Ia pun menyatakan Jokowi menunjukkan kinerja yang baik selama tiga tahun periode pertama kepresidenannya sejak 2014 silam.

Hal tersebut disampaikan Luhut menanggapi munculnya gerakan #2019GantiPresiden, yang digagas Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

"Ngapain diganti-ganti, wong dia bagus kok. Kalau kau mau ganti urusan kau, tapi saya lihat mayoritas penduduk itu masih menginginkan pak Joko Widodo [pada pilpres] 2019," kata Luhut usai memberikan materi dalam acara Orientasi Fungsionaris Tingkat Pusat Golkar, di Jakarta, Sabtu (7/4) malam.



Pensiunan jenderal bintang empat itu menyebut tingkat pencapaian Jokowi yang baik itu pun sudah dipaparkan di hadapan kader Golkar saat memberikan materi.

"Karena yang seperti saya beri penjelasan pada kader Golkar, tingkat pencapaian Joko Widodo sangat baik. Kita harus akui itu," kata dia.

Di satu sisi, Luhut mengakui bila masih ada sejumlah kekurangan yang dilakukan pemerintahan Jokowi dan harus diperbaiki. Namun, kata Luhut perbaikan menuju Indonesia yang lebih baik hari ini bukan masalah mudah dan membutuhkan waktu.

"Memang harus banyak diperbaiki, dan itu bukan masalah mudah. Dan, tidak akan selesai (dalam waktu dekat). Tapi, arahnya (pemerintahan Jokowi) itu baik," ujarnya.

Luhut: Mayoritas Warga Indonesia Ingin Jokowi Tetap PresidenGerkaan #2019GantiPresiden pertama kali diramaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, (CNN Indonesia/Jonathan Patrick)


Sebelumnya, gerakan #2019GantiPresiden pertama kali diramaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Melalui akun Twitter-nya Mardani menegaskan gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan yang sah, legal, dan konstitusional.

Menurut Mardani gerakan ini merupakan pendidikan politik bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk memilih yang terbaik.

Setelah 'Gerakan 2019 Ganti Presiden' viral di media sosial, kini muncul dan beredar luas kaus bertuliskan '#2019GantiPresiden'. Kaus ini juga banyak dijual di situs-situs daring.

Penjual kaus itu sampai dilakukan di tengah acara Rapat Kerja Nasional Bidang Hukum dan Advokasi DPP Gerindra, pada Kamis (5/4) lalu. Kaus bertuliskan #2019GantiPresiden dijual dengan harga Rp75 ribu. Kaus dengan warna, hitam, merah, dan putih itu pun menjadi sasaran kader Gerindra untuk dibeli. (kid/kid)