Manuver Jokowi Respons Isu PKI, Utang Negara, dan Bubar 2030

M Andika Putra | CNN Indonesia
Minggu, 08 Apr 2018 15:25 WIB
Respons Presiden Joko Widodo terhadap kritik dan tudingan miring dianggap sebagai momen bertabuhnya genderang tahun politik menjelang Pilpres 2019.
Respons Presiden Joko Widodo terhadap kritik dan tudingan miring dianggap sebagai momen bertabuhnya genderang tahun politik menjelang Pilpres 2019. (CNNIndonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo merespons sejumlah tudingan miring yang menjurus kepadanya selama ini. Sebagian respons bahkan disampaikan Jokowi dengan nada tinggi.

Jokowi di hadapan relawan blakblakan menanggapi tudingan mulai dari soal isu dirinya punya kaitan dengan Partai Komunis Indonesia, gerakan #2019GantiPresiden, hingga pidato Prabowo Subianto soal Indonesia bubar 2030.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Erwan Agus Purwanto menilai respons Jokowi tersebut merupakan akumulasi dari 'amunisi serangan balik' yang sengaja ditimbun untuk kemudian digelontorkan sekaligus.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Erwan menganggap respons Jokowi terhadap kritik yang dilontarkan lawan politik telah menjadi semacam genderang perang Pilpres 2019. Ibarat lawan politik menjual, Jokowi membeli. Jokowi yang dikenal diam dan kalem, kini bersuara dengan nada tinggi.

"Semakin mendekati penetapan calon presiden, saling kritik dan respons akan semakin hangat. Inilah tahun politik," kata Erwan kepada CNNIndonesia.com, Minggu (8/4).

Erwan mengatakan, Jokowi selama ini kerap bersikap untuk tidak melulu merespons kritik dengan cepat. Respons Jokowi kemarin dianggap pada waktu yang tepat.

"Ibarat senjata pamungkas, kalau sering digunakan bukan senjata pamungkas namanya," kata Erwan.

Jokowi merespons isu dan kritik yang menimpanya saat menghadiri temu relawan di acara Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018 Ballroom Puri Begawan, Bogor, Sabtu (7/4).


Pertemuan Jokowi dengan relawan hampir rutin dilakukan setiap bulan sejak tahun lalu. Dalam setiap pertemuan dengan relawan, Jokowi kerap diagungkan sebagai kandidat presiden petahana periode 2019-2024.

Sejumlah pihak telah menyarankan Jokowi agar segera mengajukan cuti kampanye karena kegiatannya kini dianggap mulai bersinggungan dengan kepentingan politik 2019.

Erwan menilai sekarang bukan waktu yang tepat bagi Jokowi untuk fokus kampanye. Hal itu bisa dikerjakan oleh partai pendukung dan relawan.

"Lebih baik kerja untuk modal kampanye nanti, itu lebih efektif daripada haya wacana dan menjawab kritik," kata Agus.

Erwan melanjutkan, "Itu juga berlaku bagi lawan politik. Gerindra atau PKS sebagai oposisi sebaiknya mulai rancang program bila menang Pilpres. Jangan hanya sekadar kritik."

Kritik terhadap Jokowi semakin gencar memasuki tahun politik. Jokowi sempat dituding sebagai bagian dari PKI dan antek asing.


Pemerintahan Jokowi juga dianggap gagal karena membebani negara dengan setumpuk utang. Prabowo bahkan sempat menyinggung Indonesia terancam bubar jika Indonesia salah urus.

Belakang kemudian muncul gerakan #2019GantiPresiden sebagai antitesis kampanye 'Jokowi Dua Periode'. Gerakan yang digagas kader PKS tersebut mulai menjadi tren moto lawan politik Jokowi.

"Kita memang harus tahan uji, harus tahan banting, harus kerja keras, harus berusaha. Jangan malah pesimis 2030 bubar," kata Jokowi merespons kritik dan tudingan tersebut di hadapan relawan, sebagaimana ditayangkan CNN Indonesia TV.

Jokowi melanjutkan dengan nada tinggi, "Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Meski tantangan berat tantangan tidak gampang."


Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menanggapi santai gerakan #2019GantiPresiden dengan sindiran.

"Sekarang isunya ganti lagi, isu kaus. #GantiPresiden2019 pakai kaus. Masa kaus bisa ganti presiden? Yang bisa ganti presiden itu rakyat," kata Jokowi.

Ia menyatakan isu Jokowi sebagai antek asing dan sebagai PKI merupakan isu yang tidak benar. Ia menjawab semua isu tersebut dengan nada tinggi.

Tak lupa ia juga menjawab isu hutang negara yang semakin bengkak. Ia menjelaskan bahwa hutang negara sudah Rp 2.700 triliun sejak tahun 2014 ia menjadi presiden. Setiap tahun bunga dari hutang tersebut sebesar Rp 250 triliun.

Jokowi lantas meminta kritik menggunakan data dan beri alternatif. Hal ini ia sampaikan untuk merespons kritik sertifikat tanah untuk rakyat yang disebut program bohong.
[Gambas:Video CNN]

(gil)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER