Pindah Ibu Kota, Solusi Radikal Urai Macet Jakarta

DZA, CNN Indonesia | Selasa, 17/04/2018 09:33 WIB
Pindah Ibu Kota, Solusi Radikal Urai Macet Jakarta Kemacetan di Jakarta diyakini tak akan berkurang signifikan hanya dengan penerapan ganjil genap dan jalan berbayar di sejumlah titik. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah semakin agresif membatasi kendaraan masuk ke Jakarta. Setelah menerapkan kebijakan ganjil genap di pintu tol masuk Jakarta di Bekasi, pemerintah kini mengujicoba kebijakan yang sama di pintu tol Tangerang, Jagorawi, dan Cibubur. 

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Dharmaningtyas menilai solusi yang ditawarkan pemerintah dalam mengurai kemacetan belum efektif. Orang akan tetap datang ke Jakarta setelah lewat jam berlakunya ganjil-genap pukul 06.00-09.00 WIB.

Begitupun dengan rencana menerapkan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) bagi kendaraan pribadi dari luar Jakarta. Kebijakan itu disebutnya tak akan membendung orang-orang datang ke Jakarta menggunakan mobil pribadi mengingat segala urusan ada di Jakarta.


Menurut Dharmaningtyas solusi terbaik mengurai kemacetan Jakarta adalah pemindahan ibu kota.

"Pindah ibu kota, ya pasti ini. Hitung saja ada banyak kementerian yang akan pindah dan bersama stafnya. Pastinya perusahaan besar akan membuka cabang ke sana. BUMN akan ke sana. Jadinya kemacetan di Jakarta akan berkurang. Tidak ada solusi lain. Mau apa coba? Coba apa?," kata Dharmaningtyas saat dihubungi CNNIndonesia.com kemarin.

Fakta di lapangan memperkuat pesimisme Dharmaningtyas terkait kebijakan ganjil genap ini.

Di pintu tol Cibubur II, misalnya, uji coba aturan ganjil-genap yang berlaku dari pukul 06.00-09.00 WIB hanya mengubah pola rutinitas masyarakat berangkat kerja ke Jakarta. 

Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Risal Wasal di Cibubur, pada Senin (16/4) mengatakan masyarakat cenderung berangkat lebih pagi sebelum jam aturan ganjil genap diberlakukan di pintu tol Cibubur II. Ada juga masyarakat yang memilih berangkat usai aturan ganjil-genap.

"Selain mereka yang mengganti ke kendaraan umum, masyarakat juga mengubah waktu perjalanannya lebih pagi. Sebelum jam 06.00 WIB mereka sudah masuk ke jalan tol," kata Risal kepada wartawan.

Sementara itu hasil survei preferensi yang dilakukan BPTJ pada Maret dan April 2018 mencatat hanya 0,27 persen masyarakat yang memilih beralih menggunakan fasilitas angkutan umum. Sebaliknya, 44,18 persen masyarakat memilih berangkat lebih pagi untuk menghindari peraturan nomor pelat kendaraan ganjil-genap. 

Meski demikian, survei BPTJ juga menyatakan 69% masyarakat akan beralih ke angkutan umum apabila terdapat fasilitas yang nyaman seperti Wifi, Full AC, bangku yang bisa dibaringkan atau reclining seat  dan sabuk pengaman.

Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan sejumlah bus premium bagi pengguna kendaraan pribadi yang ingin beralih ke angkutan umum.

Namun pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan perlu ada penambahan armada, terutama pada setiap permukiman yang berada di luar Jakarta.

"Mungkin tahapan pertama, harus dikejar angkutan umum di setiap kawasan perumahan. Biar masyarakat banyak yang beralih ke angkutan umum tidak perlu pagi-pagi berangkat menghindari ganjil genap", kata Djoko pada saat dihubungi CNNIndonesia.com Senin (16/4).

Djoko lantas mencontohkan sistem yang diterapkan era Soeharto. Saat itu, kata dia, pemerintah memberikan fasilitas angkutan umum di kawasan perumahan sehingga orang yang membeli rumah tak perlu khawatir karena sudah ada angkutan yang lewat di sekitar rumah.

Dia juga menekankan pentingnya sistem angkutan umum yang terintegrasi agar dapat maksimal mengalihkan pengguna mobil pribadi ke angkutan umum. Untuk ini, Djoko mengatakan perlu ada koordinasi dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan pihak terkait.

"Integrasi sangat penting, namun sangat sulit diwujudkan. Tetapi harus diupayakan terus", kata Djoko.
(wis)