Syafruddin: SKL BLBI Sjamsul Atas Perintah Dorodjatun Cs

Feri Agus, CNN Indonesia | Rabu, 18/04/2018 17:25 WIB
Syafruddin: SKL BLBI Sjamsul Atas Perintah Dorodjatun Cs Dorodjatun Kuntjoro Jakti menjabat ketua KKSK saat penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung mengatakan pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) kepada Sjamsul Nursalim pada 2004 silam merupakan perintah yang dikeluarkan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Sjamsul merupakan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang mendapat kucuran dana BLBI saat krisis ekonomi medio 1997-1998. Sementara itu Ketua KKSK saat penerbitan SKL kepada Sjamsul adalah Dorodjatun Kuntjoro Jakti selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Saya menerbitkan itu atas perintah KKSK, jadi tidak satu pun yang berdasarkan keinginan saya. Insyaallah, kita dapat keadilan," kata Syafruddin yang mengenakan seragam tahanan oranye di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/4).



Selain Dorodjatun, KKSK saat itu diisi oleh Menteri Keuangan Boediono, Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno serta Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Salah satu kewenangan KKSK adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana induk penyehatan perbankan yang disusun BPPN. Kerja KKSK itu pun diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2002, yang dikeluarkan Megawati Soekarnoputri.

Persetujuan KKSK terkait SKL BLBI Sjamsul berdasarkan Keputusan KKSK Nomor 01/K.KKSK/03/2004 tertanggal 17 Maret 2004. Surat tersebut berisi persetujuan pemberian bukti penyelesaian kewajiban kepada Sjamsul.


Syafruddin mengklaim pihaknya tak memiliki kewenangan menerbitkan SKL BLBI kepada para obligor, termasuk Sjamsul. Menurut dia, KKSK sampai membentuk tim independen memeriksa kembali kewajiban Sjamsul sebagai salah satu obligor BLBI.

Menurut Syafruddin, setelah diperiksa ulang oleh tim yang dibentuk KKSK ditemukan kekurangan bayar sebesar Rp4,8 triliun dan telah dilunasi oleh Sjamsul melalui BPPN. Oleh karena itu, menurut Syafruddin, karena kewajiban tersebut telah dilunasi, pihaknya kemudian menerbitkan SKL kepada Sjamsul.

"Tahun 2004 itu saya diperintahkan KKSK untuk keluarkan sudah selesainya. Karena sudah dicek lagi dari tahun 2002 sampai 2004 oleh KKSK, bukan saya yang cek ulang," tuturnya.

"Oleh karena itu diterbitkanlah surat keterangan penyelesaian kewajiban pemegang saham tahun 2004," kata Syafruddin menambahkan.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Syafruddin sebagai tersangka. Dia diduga merugikan negara hingga Rp4,58 triliun lantaran menerbitkan SKL BLBI kepada Sjamsul, yang juga bos PT Gajah Tunggal Tbk. Angka kerugian negara itu didapat dari hasil investigasi BPK terbaru 2017.

Dorodjatun sudah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini Januari lalu. Namun saat itu ia enggan memberikan keterangan usai diperiksa.  (pmg)