DPR Surati Pemerintah Terkait Pembangunan Gedung Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat pimpinan DPR memutuskan untuk mengirimkan surat ke pemerintah terkait rencana kelanjutan proyek penataan kawasan parlemen yang salah satunya mengenai pembangunan gedung baru anggota dewan.

"Hasil rapim kita sepakati kirim surat untuk konfirmasi kepada pemerintah persoalan pembangunan gedung baru DPR dan itu diperlukan juga untuk periode selanjutnya," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kompleks parlemen Jakarta, Rabu (18/4).

Fadli menjelaskan pembangunan gedung baru DPR termasuk alun-alun demokrasi merupakan kebutuhan mendesak dan masih bersifat rasional.

Langkah konfirmasi itu dilakukan menyusul moratorium pembangunan gedung pemerintahan oleh Kementerian Keuangan. Padahal kata Fadli, lembaga negara lain seperti BPK, KPK, dan MK juga membangun gedung baru.

Lihat juga: Mendagri Temui Ketua DPR Bahas PKPU hingga Legislasi

Apalagi kata dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD diketahui terdapat penambahan jumlah anggota dan staf ahli.

"Anggota tambah 15 orang, penambahan butuh tempat, gedung milik negara milik rakyat, jadi silakan dibangun," katanya.

Sebelumnya DPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp601 miliar untuk pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi tahap pertama. Namun anggaran itu diketahui sampai saat ini masih belum cair.

Saat ini, tahapan kedua dialokasikan sebesar Rp640 miliar untuk penataan kawasan parlemen. Jumlah itu merupakan bagian dari rencana kerja anggaran DPR 2019 sebesar Rp7,721 triliun.

Lihat juga: Pimpinan DPR Anggap Ganjil Genap Bukan Solusi Atasi Macet

(ugo)