Senyum Jokowi dan Tak Ingin Direcoki Elektabilitas Tinggi

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Senin, 23/04/2018 12:17 WIB
Senyum Jokowi dan Tak Ingin Direcoki Elektabilitas Tinggi Presiden Jokowi saat meninjau Bandara JB Soedirman, Purbalingga, Senin (23/4). (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menginginkan agar kerjanya dalam memimpin pemerintahan tak direcoki dengan urusan elektabilitas atau tingkat keterpilihan untuk Pemilu 2019.

Namun, ia tampak tersenyum saat mulai ditanya terkait dengan terus melonjaknya elektabilitas dirinya dalam sejumlah survei.

"Saya masih fokus konsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan yang banyak belum selesai. Tidak usah direcoki dengan masalah elektabilitas," ucap Jokowi, saat meninjau Bandara Jenderal Besar (JB) Soedirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (23/4).


Mantan Gubernur DKI itu mengaku masih begitu banyak program yang sampai saat ini belum rampung. Ia meminta untuk diberi kesempatan agar bisa tetap berkonsentrasi pada pekerjaannya hingga akhir masa kerjanya pada 2019.

Dalam beberapa survei dari lembaga survei nasional dapat diketahui elektabilitas Jokowi yang terus naik dibandingkan dengan elektabilitas lawan-lawan politiknya, khususnya Prabowo.

Survei Cyrus Network misalnya menunjukkan elektabilitas Jokowi 58,5 persen sementara Prabowo hanya 21,8 persen.

Survei serupa yang dilakukan oleh Polcomm Institute, Maret 2018, menunjukkan elektabilitas Jokowi sebesar 49,08 persen dan Prabowo sebesar 29,67 persen.

Senada, survei Populi Center, Februari, menyebut elektabilitas Jokowi mencapai 64,3 persen, sementara Prabowo sebesar 25,3 persen.

Selain itu, survei Litbang Kompas, pada 21 Maret-1 April, menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi mencapai 55,9 persen, atau naik signifikan dibanding Oktober 2017 yang mencapai 46,3 persen.

Sementara itu, elektabilitas Prabowo Subianto mencapai 14,1 persen, turun dari hasil survei enam bulan lalu yang mencapai 18,2 persen.

Pada acara peninjauan ke Bandara JB Soedirman, Purbalingga, itu, Presiden didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Pramono.

(arh/sur)